Bareskrim Polri Buka Pengaduan Online untuk Kritik Kinerja Mereka

Jumat, 19 Oktober 2018 00:54 WIB

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Agustus 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan telah membuka jalur pengaduan online bagi masyarakat yang ingin mengkritik maupun komplain-komplain terhadap kinerja reserse kriminal.

Baca juga: Efek Asisten SDM Polri Arief Sulistyanto hingga ke Daerah

"Nama (programnya) Ngadu Online kepada Kabareskrim, melalui media sosial, Instagram, Facebook, Twitter dan email. Masyarakat bisa gunakan itu jika ada masalah berkaitan penyidikan bisa langsung lapor kepada saya," kata Arif di Yogyakarta Kamis 18 Oktober 2018.

Arief mengatakan upaya itu demi memaksimalkan kinerja bagian Reserse Kriminal di lingkungan Polri.

Dengan memanfaatkan jejaring media sosial itu, ujar Arief, ia optimistis akan berpengaruh bagi kinerja bidang yang ia pimpin.

Advertising
Advertising

"Seluruh laporan masyarakat yang masuk bisa langsung ditindaklanjuti, untuk kemudian diteruskan ke kesatuan wilayah yang melakukan penyelidikan," ujarnya.

Arief mengakui program memanfaatkan media sosial untuk mengadu ini menjadi bagian langkah membenahi dan meningkatkan kinerja Polri. Terutama untuk mengurangi komplain dan pengaduan masyarakat.

"Terlebih bidang Reskrim menjadi sektor yang paling tinggi mendapatkan komplain masyarakat, baru disusul bidang lalu lintas, dan pengelolaan sumber daya manusia," ujarnya.

Baca juga: Prestasi Polisi Dimonitor Secara Online, Diuji Coba 3 Bulan

Arief Sulistyanto mengatakan komplain dari masyarakat atas kinerja Reskrim Polri ini meliputi banyak hal. Namun poin penting yang menurutnya kini harus dibenahi adalah bagaimana membangun integritas para penyidik.

Profesionalitas kinerja para penyidik, menurut Arif bisa dilatih dengan pengetahuan dan keterampilan. "Modal utama penyidik adalah integritas keteladanan," ujarnya.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

7 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

23 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya