TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan bisa menjadi bom waktu bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat masa pencoblosan Pilpres 2019 mendatang. Masalah ini harus diselesaikan jika Jokowi tak ingin dirugikan. "Waspada," tulisnya di akun @Fahrihamzah, Kamis, 18 Oktober 2018.

Baca: Defisit BPJS, Jokowi: Mestinya Ada Manajemen Sistem Jelas

Fahri mengatakan BPJS Kesehatan yang merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) itu sedang mengalami masalah yang tak bisa dianggap enteng. Program tersebut mengancam banyak pihak. Jika dibiarkan, akan membuat masalah semakin masif.

Fahri mengatakan BJPS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi rakyat Indonesia, yang sebagian besarnya adalah rakyat tidak mampu. Saat ini jumlah peserta layanan tersebut mendapat 201 juta jiwa atau 77 persen dari seluruh jiwa. Masalah defisit juga mengancam jutaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan pun terganggu operasionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar.

Secara prinsip, menurut Fahri, masalah defisit BPJS Kesehatan adalah harga iuran yang di bawah nilai ekonominya. Dampaknya, iuran yang masuk tak seimbang dengan klaim yang dibayarkan. "Mau diotak-atik seperti apa, ya, masalahnya akan kembali ke itu lagi. Itu aja akar #DefisitBPJS ini," ujarnya.

Baca: 500 Ribu Kartu BPJS Kesehatan Belum Diterima Warga Jakarta

Agar tak menjadi sumber kehancuran bagi Jokowi di masa mendatang, Fahri menyarankan agar Jokowi lebih peduli lagi dengan masalah ini. Pasalnya, masalah ini bisa menjadi ladang pembantaian saat debat Pilpres yang akan datang. "Kalo mau dipilih lagi oleh rakyat, ini saran konkret saya. Selesaikan permasalahan #DefisitBPJS Kesehatan, tambah subsidi PBI ke rakyat," katanya.

Menurut Fahri, BPJS Kesehatan sudah menghitung defisit sebesar Rp 10 triliun tahun ini. Jumlah tersebut, kata dia, uang yang kecil dibandingkan dana Penanaman Modal Negara (PMN) BUMN yang mencapai ratusan triliun.