Salam Satu Jari Sri Mulyani Dipermasalahkan, Timses Jokowi Santai
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 18 Oktober 2018 05:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menanggapi santai rencana kubu Prabowo yang akan segera melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keduanya akan dilaporkan atas dugaan kampanye di forum Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) beberapa waktu lalu.
Baca: Kubu Prabowo Akan Laporkan Luhut dan Sri Mulyani ke Bawaslu
Luhut dan Sri Mulyani diduga melakukan kampanye dalam forum internasional, karena mengajak Managing Director IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim untuk berpose salam satu jari itu terjadi saat sesi foto sebelum konferensi pers di Hotel Westin, Nusa Dua Bali.
"Pak Luhut kan sudah mengklarifikasi bahwa itu hanya bercanda. Lagipula, apa urusannya kita berkampanye di sana. Wong mereka itu enggak punya hak pilih kok," ujar Karding di Jakarta pada Rabu malam, 17 Oktober 2018.
Sebelumnya, Luhut mengklarifikasi bahwa pose satu jari itu bukan bermaksud untuk mendukung Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden inkumben nomor urut 01. Akan tetapi, pose satu jari tersebut berarti bahwa Indonesia nomor satu. Sedangkan, pose dua jari yang dilakukan Christine Lagarde melambangkan "victory" atau kemenangan. Luhut mengatakan bahwa hal tersebut hanya sebuah candaan.
Baca juga: Cerita Luhut yang Berhasil Ajak Bos IMF Naik Taksi di Indonesia
Namun, bagi kubu Prabowo, itu bukanlah gurauan. "Kami akan melaporkan mereka lewat bagian hukum dan advokasi tim Badan Pemenangan Nasional," kata Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di kantor KPU RI, Rabu, 17 Oktober 2018.
Riza menyebut, upaya kampanye Luhut dan Sri Mulyani ini tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat. Ia menilai, seharusnya seorang pejabat berperilaku netral dalam forum kenegaraan. "Pejabat itu seharusnya mampu membedakan tempatnya kampanye dan membedakan tempatnya bekerja untuk pemerintahan," ujar Riza.
Ia menambahkan, timnya ingin memberikan pelajaran bagi kedua menteri tersebut. Musababnya, ujar dia, tak elok bila forum internasional yang sudah dibiayai mahal oleh negara dicampur-adukkan dengan kampanye.
