TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar membuat pernyataan yang mengejutkan soal adanya dugaan intervensi aparat kepolisian terhadap penyelenggaraan Muktamar ke XVII Pemuda Muhammadiyah yang akan berlangsung di Yogyakarta bulan depan.

Baca juga: Muktamar Pemuda Muhammadiyah Diintervensi, Dahnil Anzar ke Polri

Dugaan Dahnil ini berawal dari laporan beberapa pimpinan daerah dan cabang Pemuda Muhammadiyah. Menurut Dahnil, polisi menanyakan ihwal kapan Muktamar Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan, apa saja yang akan dilakukan, dan siapa saja calon ketua umum yang diusung.

“Bahkan ada polisi yang mendorong idealnya yang dipilih itu adalah calon A,” kata Dahnil.

Dahnil menyebut belum mendapat data pasti soal daerah mana saja yang melaporkan kejadian tersebut. Namun, ia dapat memastikan sebagian besar daerah cabang Pemuda Muhammadiyah melaporkan hal serupa. “Hampir semua daerah kami temukan laporan itu,” ucap dia.

Sebagai pemimpin organisasi itu, Dahnil sangat menyayangkan adanya dugaan intervensi oleh polisi itu. Ia pun berharap tindakan-tindakan sejenis era Orde Baru itu tak terjadi mengingat Muhammadiyah adalah organisasi yang berdiri jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.

Dugaan adanya intervensi seperti ini tak pernah terjadi dalam muktamar terdahulu.

“Muktamar sebelumnya belum pernah ada cerita seperti ini (dugaan intervensi),” ujar Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY Iwan Setiawan, Rabu 17 Oktober 2018.

Iwan menuturkan sejauh ini dinamika yang terjadi dalam tubuh Pemuda Muhammadyah berkaitan dengan aksi dukung mendukung calon ketua umum sudah menjadi hal lumrah di kalangan internal.

Dan aksi saling dukung anggota pada calon ketua umum ini tak pernah diintervensi pihak luar. “Jadi kalau ada yang menanyakan soal suksesi dalam tubuh Pemuda Muhammadiyah baru kali ini terjadi," ujarnya.

Iwan sendiri mengaku cukup khawatir jika nanti semakin mendekati acara muktamar dugaan intervensi makin menjadi.

"Ya ada kekhawatiran ke situ karena baru kali ini terjadi,” ujarnya.

Iwan selaku pimpinan wilayah Pemuda Muhammadyah di DIY mengatakan jika pihak kepolisian dalam mengkonfirmasi rencana muktamar itu dinilai sangat mendetail. Sehingga membuat pengurus Pemuda Muhammadiyah bertanya-tanya. Mengapa kepolisian harus sampai menanyakan soal suksesi dalam organisasi itu.

"Apa mungkin karena Ketua Umum PP Muhamadyah (Dahnil Anzar Simanjuntak) sekarang jadi tim sukses calon presiden tertentu sehingga Pemuda Muhammadiyah dianggap sebagai ancaman untuk pemilu presiden dari pihak tertentu? " ujarnya.

Iwan menegaskan jika Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi tidak akan pernah ikut dukung mendukung dalam kontestasi politik.

Baca juga: Dahnil Anzar Endus Polisi Intervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Iwan menegaskan, secara prinsip organisasi Pemuda Muhammadiyah ikut berkontribusi dengan imbauan-imbauan moral politik yang bermartabat.

"Individu anggota Pemuda Muhammadiyah punya hak dan kebebasan untuk berpolitik praktis, tapi tidak ada arahan dari Pemuda Muhammadiyah dalam pilpres untuk ikut nomor 1 atau nomor 2," ujarnya.

Markas Besar Polri menanggapi dugaan adanya intervensi dari kepolisian terkait Muktamar Pemuda Muhammadiyah.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo tidak ada intervensi kepolisian terkait acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVII di Yogyakarta. "Itu sudah saya tanya, baik teman-teman di Jogja, mereka menyampaikan tak ada," ujar Dedi di Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dedi mengatakan Mabes Polri juga telah mengecek informasi ini ke jajaran Polda Yogyakarta. Namun, kata dia, belum ada informasi terkait intervensi polisi dalam acara tersebut. "Saya tanya juga apakah ada informasi anggota polisi mengintervensi kegiatan Muktamar PP Muhammadiyah, belum ada informasinya," katanya.

Menurut Dedi, kabar intervensi anggota polisi dalam acara Muktamar PemudaMuhammadiyah ini belum jelas. Sebab, rincian informasi terkait siapa anggota yang mengintervensi juga tak ada. "Di mana, kapan, petugasnya siapa, itu masih terlalu sumir. Jadi faktanya belum ada," ucapnya.

ADAM PRIREZA| PRIBADI WICAKSONO| SYAFIUL HADI