Kata Polri dan Wapres JK Soal Kaca Anti Peluru Gedung DPR

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 17 Oktober 2018 17:45 WIB

Petugas menunjukkan barang bukti senjata yang digunakan tersangka terkait dengan kasus peluru nyasar ke gedung DPR, Senayan, dalam keterangan pers pengungkapan kasus peluru nyasar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Polisi menyita dua pucuk senjata jenis Glock 17 dan AKAI beserta pelurunya. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan usulan DPR untuk memasang kaca film antipeluru di Gedung DPR perlu dikaji terlebih dahulu karena terkait anggaran.

Baca juga: Penembakan di DPR, Begini Kronologi Kejadian Menurut Saksi

"Nanti itu perlu dikaji lebih dalam, karena ini menyangkut anggaran pembangunan," ujar dia, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, hal yang perlu dikaji seperti efektivitas apabila Gedung DPR dilapisi kaca film antipeluru.

Selain itu, adanya opsi lapangan tembak yang perlu diperbaiki dengan diberi lapisan penahan juga perlu dikaji.

Advertising
Advertising

Setyo yang juga Ketua Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta menegaskan menembak adalah olahraga yang aman selama standar operasional prosedur (SOP) dijalankan dengan benar.

"Tetapi kemarin ada dia (tersangka) mencoba-coba dengan alat tertentu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, itu ya terjadilah risiko tembakan nyasar kemana-mana," ujar Setyo.

Dua tersangka yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) itu diketahui bukanlah anggota Perbakin, setelah dicek di Polda Metro Jaya.

Menanggapi rencana DPR untuk memasang kaca film antipeluru di Gedung DPR, Wapres Jusuf Kalla menilai hal itu terlalu berlebihan karena dapat menelan biaya mahal untuk pemasangannya.

Baca juga: Ruang Kerja Dua Anggota DPR Ditembak

"Wah, itu berlebihan, kaca antipeluru berlebihan. Mahal sekali itu kaca antipeluru. Di rumah saya cuma satu kamar saja yang antipeluru, tempat kamar saya saja, lain-lainnya tidak karena mahal. Apalagi keseluruhan (gedung DPR) dikasih, Masya Allah, bagaimana bisa jadi. Tidak ada di dunia ini yang begitu," ujarnya pula.

Menurut Wapres, pengawasan di tempat latihan menembak milik PB Perbakin sebaiknya ditingkatkan, sehingga tidak mengarahkan sasarannya ke Gedung DPR.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

31 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

7 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

22 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya