Anggota DPR Ini Pertanyakan Klaim Polisi Soal Peluru Nyasar

Senin, 15 Oktober 2018 21:02 WIB

Anggota kepolisian memasuki ruangan yang terkena peluru nyasar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018. Irjen Setyo Wasisto mengatakan, saat ini kepolisian sudah mengantongi identitas penembak tersebut. Kata dia, penembak berinisial I itu merupakan anggota Perbakin Tangerang Selatan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Wenny Warouw mempertanyakan klaim polisi bahwa peluru yang menembus ruangannya adalah peluru yang tersasar dari Lapangan Tembak Senayan. Purnawirawan Brigadir Jenderal Polisi ini mengatakan polisi tak semestinya membuat klaim seperti itu.

"Enggak boleh polisi mempercepat cerita seperti itu. Enggak boleh," kata Wenny kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Baca: Peluru Nyasar yang Menembus Gedung DPR Kaliber 9 Milimeter

Wenny mengatakan polisi harus memeriksa proyektil peluru di Laboratorium Forensik dan jenis senjata api, serta keterangan dari penembak terlebih dulu sebelum membuat kesimpulan. Menurut dia, keterangan yang disampaikan kepolisian sebelum pemeriksaan rampung itu mengesankan polisi tak profesional. "Jangan bilang ini nyasar, itu enggak boleh, seolah-olah itu menghilangkan jejak, jangan dong," ujar politikus Partai Gerindra.

Peluru menembus ruangan Wenny Warouw di lantai 16 dan Bambang Heri Purnomo di lantai 13 gedung Nusantara I kompleks DPR. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan peluru itu jenis kaliber 9 milimeter dari pistol yang diduga jenis Glock.

Advertising
Advertising

Wenny mempertanyakan keterangan itu. Mantan jenderal polisi ini mengaku tak yakin kaliber dan pistol yang digunakan bisa menjangkau jarak ketinggian lantai ruangannya dan Heri. "Kalau pistol ndak mungkin, menurut saya ya, saya kan bekas pemegang pistol juga. Masa pelurunya seperti itu, ada yang satu pecah ada yang tidak pecah," kata Wenny.

Baca: Ketua DPR Minta Pengelola Lapangan Tembak Benahi Sistem Keamanan

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya