TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, menyatakan kampus dilarang dijadikan tempat ajang berpolitik. Menurut dia, perguruan tinggi merupakan sarana mahasiswa menimba ilmu pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik.

Menteri mengatakan tidak melarang kegiatan berpolitik tapi tidak boleh dilakukan di kampus. Kalau ingin berpolitik, dipersilakan di luar kampus. "Jadi, jangan dijadikan kampus sebagai tempat politik praktis, hal ini harus dijauhkan, dan dihindari," ujar Nasir.

Baca: Kata Sudirman Said Soal Pembatalan Seminar di UGM

Berikut lima diskusi yang digelar di kampus yang diduga melakukan politik praktis.

1. Universitas Gajah Mada

Seminar Kebangsaan Kepemimpinan Era Milenial dengan pembicara mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, dan mantan Menteri Agraria Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, yang dijadwalkan di auditorium Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat, 12 Oktober 2018, pukul 14.00, batal.

Sudirman dan Ferry adalah anggota tim sukses pasangan calon presiden 2019 nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karena itu, muncul dugaan bahwa pembatalan seminar itu karena alasan politik.

Baca: Cerita Eks Napi Teroris Soal Bibit Radikalisme di ...

Dekan Fakultas Peternakan UGM Ali Agus menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembatalan itu. "Jangan digoreng-goreng, nanti gosong,” kata Ali, Jumat, 12 Oktober 2018.

Ali mengatakan acara itu dibatalkan karena penyelenggaranya bukan dari elemen di bawah fakultas atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). "BEM Fakultas Peternakan UGM tidak pernah mengeluarkan publikasi dalam bentuk apa pun."

Ali menuturkan sebenarnya pihaknya senang dengan adanya seminar kebangsaan seperti itu karena bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa. Namun yang diundang seharusnya dari dua kubu supaya berimbang.
<!--more-->

2. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Calon wakil presiden Sandiaga Uno menepis anggapan kehadirannya saat pidato di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka dan di sejumlah kampus adalah mencuri start kampanye Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Sandiaga Uno mengatakan kedatangannya ke sejumlah perguruan tinggi dan kampus-kampus selama ini sebagian banyak diundang sebagai pembicara dan pemberi materi di kampus.

Simak: PKB Menyayangkan Ketua MPR Bicara Ganti ...

"Terimakasih sudah diingatkan tapi saya datang ke kampus atau seminar selalu diundang dan apa yang saya lakukan bukan politik praktis." Sandiaga Uno mengatakan kedatangannya ke sejumlah acara di kampus-kampus karena diundang dan sudah dikonsultasikan dengan pihak Panwaslu. "Kedatangan saya memberikan motivasi yang positif dan materinya, tidak masuk pada politik praktis."

Sandiaga Uno mengaku jika dirinya masih banyak undangan dari berbagai kampus dan perguruan tinggi dalam kurun beberapa bulan terakhir ini. "Tetap ada undangan sebagai pengisi materi ke beberapa kampus."

3. Universitas Indonesia

Pada 2009, Universitas Indonesia membubarkan Seminar Nasional yang akan dihadiri oleh Prabowo Subianto. Seminar nasional berjudul "Pendidikan adalah Tanggung Jawab Negara" yang diselenggarakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Jayabaya itu rencananya akan diadakan di Aula Sabha Widya, Wisma Makara UI, Depok pukul 09:00.

Moderator acara, Iberamsjah mengatakan rektorat UI menelepon sekitar 15 menit sebelum acara dimulai dan meminta agar acara seminar dipindahkan ke tempat lain. “Acara tidak bisa diselenggarakan di Kampus UI, karena ada kontrak politiknya.”

Rektor Universitas Indonesia, Gumilar Rusliwa Soemantri enggan berkomentar tentang pembubaran acara seminar itu. Sedangkan, Deputi Direktur Komunikasi UI, Devie Rahmawati mengatakan bahwa pihaknya enggan mengambil risiko jika ternyata acara seminar itu disusupi unsur kampanye. “Sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2008, kampus tidak bisa dijadikan tempat kampenye, jadi kita harus patuh,” ujar Devie yang ditemui pada acara seminar Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi UI.

<!--more-->

4. Universitas Negeri Malang

Universitas Negeri Malang (UM) menunda seminar nasional bertema perubahan dan kesinambungan historis dalam perspektif keilmuan dan pembelajaran. Seminar itu akan diisi narasumber dari peneliti LIPI Asvi Warman Adam, sejarawan Universitas Gadjah Mada Sri Margana, sejarawan Universitas Negeri Jakarta Abdul Syukur dan sejarawan sekaligus Ketua Jurusan Sejarah UM Ari Sapto.

Simak: Kemenristekdikti Masih Mendata Kampus Rusak ...

Seminar nasional dijadwalkan diselenggarakan 24 Oktober 2018. Ketua Jurusan Ari Sapto menyangkal penundaan seminar karena ada larangan dan ancaman dari militer. "Selasa ketemu ngobrol dengan petugas Kodim dan Korem. Saya sampaikan seminar sudah dibatalkan. Tidak ada larangan dan ancaman Kodim dan Korem. Biasa saja," katanya.

Penundaan seminar diputuskan dalam rapat dewan dosen setelah banyak komentar miring atas seminar itu. Komentar di media sosial ramai setelah pamflet kegiatan diunggah di media sosial Jumat pekan lalu. "Ada pihak yang menanggapi negatif. Dianggap seminar kelompok kiri," ujarnya.

5. Institut Teknologi Bandung

Institut Teknologi Bandung (ITB) melarang kegiatan dan organisasi kemahasiswaan yang menginduk pada organisasi masyarakat, sosial, maupun politik manapun. "Termasuk organisasi di dalam dan luar negeri," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik ITB, Bermawi Priyatna, Jumat, 12 Mei 2017.

Organisasi massa seperti yang ramai dipersoalkan, Hizbut Tahrir Indonesia, kata Bermawi, tidak boleh berkegiatan di kampus. Meskipun di kalangan mahasiswa ada yang menjadi anggota atau kader organisasi masyarakat, sosial, maupun organisasi politik, aktivitas organisasi luar di ITB akan dilarang.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Rektor ITB 2015. "Kalau dilanggar, ada sanksinya," ujarnya. Rektorat ITB telah menerima beberapa laporan tentang adanya kegiatan radikal di dalam kampus. Radikalisme itu tidak hanya terkait dengan Islam, tapi juga non-Islam. Termasuk isu soal ateis.

Meskipun ada larangan aktivitas organisasi massa, sosial, dan politik di dalam kampus, ITB membuka diri terhadap kedatangan tokoh-tokoh atau perwakilan dari organisasi itu sebagai pembicara dalam acara di kampus. "Diskusi tidak apa-apa karena mahasiswa juga harus melek politik dan aliran yang ada," kata Rektor. Indikasi kegiatan mahasiswa yang dilarang itu seperti kampanye menjelang pemilihan umum, atau penyebaran paham tertentu di dalam kampus.

AQIB SOFWANDI