Wacana Cirebon Pisah Dari Jawa Barat Dinilai Emosional

Reporter

Editor

Kamis, 13 Desember 2007 11:52 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung:Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan menilai wacana tentang kemungkinan Cirebon menjadi provinsi sendiri hanya reaksi emosional. Saya kira itu bagian dari emosi masyarakat, ujar Danny seusai memimpin upacara peringatan Hari Nusantara ke-8 di halaman Gedung Sate, Bandung, Kamis (13/12). Pernyataan Danny tersebut mengomentari wacana yang dikemukakan Wali Kota Cirebon, Subardi, kemungkinan Cirebon menjadi provinsi tersendiri. "Cirebon selalu dianaktirikan dalam setiap pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Padahal, Cirebon memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial," kata Subardi (Koran Tempo, Kamis, 13/12). Namun Danny mengatakan, setiap kota atau kabupaten bisa saja menjadi provinsi sendiri asal dengan tujuan yang tepat. Jadi bukan untuk memisahkan diri dari NKRI (Negaar Kesatuan Republik Indonesia), kata Danny. Salah satu alasan yang tepat, kata Danny, misalnya agar pemerintah kota atau kabupaten itu bisa lebih efektif dalam melayani publik. Itu boleh, asal ketentuannya sesuai dengan undang-undang, katanya. Rana Akbari Fitriawan

Berita terkait

Kemendagri Setuju 26 RUU Kabupaten/Kota Dibahas DPR

21 Juni 2024

Kemendagri Setuju 26 RUU Kabupaten/Kota Dibahas DPR

Pemerintah memberikan dua catatan berkaitan dengan rencana pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota.

Baca Selengkapnya

DPR Bilang Fokus Revisi RUU Kabupaten/Kota untuk Penyesuaian Dasar Hukum

23 Mei 2024

DPR Bilang Fokus Revisi RUU Kabupaten/Kota untuk Penyesuaian Dasar Hukum

Komisi II DPR sedang membahas revisi 52 RUU Kabupaten/Kota. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dasar hukum.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Pastikan 27 RUU Kabupaten/Kota Tak Mencakup Pemekaran Wilayah

23 Mei 2024

Komisi II DPR Pastikan 27 RUU Kabupaten/Kota Tak Mencakup Pemekaran Wilayah

Pemerintah sedang menyiapkan konsep tata kelola pemekaran wilayah.

Baca Selengkapnya

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya