Kantor Digeledah KPK, Bupati Malang: Doakan Saja, Selamat Ya

Selasa, 9 Oktober 2018 09:31 WIB

Bupati Malang, Rendra Kresna memberi keterangan kepada wartawan setelah rumah dinasnya digeledah penyidik KPK di Malang, Jawa Timur, Senin, 8 Oktober 2018. Menurut Rendra, penggeledahan tersebut terkait pengaduan masyarakat dari kasus penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 serta dana kampanye pencalonan dirinya sebagai Bupati Malang pada periode 2016-2021. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Bupati Malang Rendra Krisna pada Senin malam, 8 Oktober 2018.

Ruang kerja Rendra berada di lingkungan Pendapa Kabupaten Malang Jalan Kiai Haji Agus Salim Kota Malang. Ruang kerja juga berhimpitan dengan rumah dinas Bupati Malang. Usai penggeledahan Rendra menandatangani berita acara penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

Baca juga: Bupati Malang Diperiksa untuk Kasus Eks Kepala BKD

Rendra mengatakan siap kembali dipanggil KPK atas penyelidikan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Malang 2011. Sebelumnya Rendra bersama sejumlah pejabat telah memenuhi panggilan KPK di Jakarta. "Saya bersama beberapa pejabat. Setahun lalu," katanya usai KPK menggeledah ruang kerjanya, Senin 8 Oktober 2018.

Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menyita dua dokumen berupa data kepegawaian dan surat pengaduan masyarakat. Salah satunya surat pengaduan penagihan dana kampanye saat pencalonan yang kedua kalinya. "Tapi saya tak pernah melakukan perjanjian kerjasama atau perikatan. Tiba-tiba klaim dana sekian," ujar Rendra.

Advertising
Advertising

Baca juga: Diduga Memeras, Kepala BKD Kabupaten Malang Ditangkap

Dokumen tersebut diletakkan di meja kerja Bupati Malang tersebut. Rendra mengaku tak pernah membukanya. Untuk detail, Rendra meminta jurnalis memintai keterangan kepada KPK langsung. "Saya pasti akan dipanggil. Diperiksa. Doakan saja, selamat ya," ujarnya.

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

4 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

4 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

7 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

13 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

15 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

19 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

20 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya