Polri Bantu KPK Sebar DPO Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara

Reporter

Andita Rahma

Editor

Endri Kurniawati

Selasa, 2 Oktober 2018 10:18 WIB

Tersangka anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 Muslim Simbolon yang mengenakan rompi tahanan, memeluk kerabatnya setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018. Muslim Simbolon resmi ditahan KPK terkait kasus dugaan suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013 oleh Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Polri siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari tersangka penerima suap DPRD Sumatera Utara. Polri akan menyebar daftar pencarian orang ke seluruh Indonesia.

“Kalau tertangkap, kami serahkan ke KPK," ujar Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Oktober 2018.

Baca: Mangkir, KPK Tangkap Satu Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara ...

Janji Setyo disampaikan sehubungan dengan surat KPK yang meminta Polri menangkap tersangka suap DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban yang buron. Ferry dua kali mangkir dari panggilan KPK.

Setyo juga mengimbau agar KPK menyurati Interpol Indonesia untuk menerbitkan red notice jika Ferry diduga berada di luar negeri. "Kami siap membantu kerja KPK," kata dia.

Advertising
Advertising

Baca: KPK Periksa Lima Anggota DPRD Sumatera Utara dalam Kasus Suap ...

Red Notice adalah permintaan penahanan terhadap seorang tersangka atau pelaku kriminal yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Interpol. Dengan penerbitan Red Notice, pergerakan pelaku kriminal di luar negeri menjadi terbatas.

KPK telah mengirim surat kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian Up SES NCB-Interpol Indonesia pada 28 September untuk tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban.

Simak: Kasus Suap DPRD Sumut, 4 Tersangka Ajukan ...

KPK telah menetapkan 38 tersangka suap DPRD Sumatera Utara ini. Ke38 orang itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho senilai Rp300-350 juta per orangnya.

Mereka diduga menerima suap dari Gatot sehubungan dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Suap DPRD Sumatera UtaraKPKPolri

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

6 jam lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

7 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

8 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

8 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

8 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

9 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

11 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

20 jam lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

21 jam lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi