Mahasiswa Tasikmalaya Desak Pembatalan Tender Mobil Dinas

Reporter

Editor

Rabu, 5 Desember 2007 15:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Belasan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tasikmalaya berunjuk rasa di DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (5/12). Mereka mendesak dewan membatalkan tender pengadaan mobil dinas bagi eksekutif dan legeslatif yang menghabiskan dana sekitar Rp 5 miliar. Koodinator aksi Abdullah A menyatakan, sebaiknya uang tersebut dipergunakan bagi program pendidikan gratis untuk warga Tasikmalya. "Kita masih ingat janji walikota terpilih, mereka akan mementingkan pendidikan dan kesehatan gratis. Tapi ini malah sibuk nengurus mobil dinas," ujarnya. Menurut dia, mobil dinas yang sekarang masih bisa dipakai meski usianya sudah lebih dari lima tahun. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Thonny T. Easy mengatakan, pengadaan mobil dinas telah sesuai dengan peraturan perundangundangan di mana mobil yang usianya sudah lima tahun bisa diganti. "Mobil yang saya pakai sering mogok. Untuk eksekutif, baik walikota ataupun wakilnya, karena mobil yang lama akan diberikan ke mantan walikota sebagai penghargaan," katanya. Dihubungi secara terpisah, Ejang Suryana, ketua pelaksana tender pengadaan mobil mengungkapkan, saat ini pengadaan mobil telah memasuki proses tender. "Namun untuk dua mobil Camry bagi walikota dan wakilnya belum ditenderkan," ungkapnya. Ia mengakui adanya dana sekitar Rp 5 miliar untuk pengadaan mobil dinas ini, yang akan dibagi Rp 3,8 miliar untuk eksekutif dan Rp 1,2 miliar untuk legislatif. Semuanya untuk pengadaan mobil jenis Toyota Innova 13 unit, Avanza 11 unit, dan 12 sepeda motor, serta tiga unit Toyota Camry.Alwan Ridha R.

Berita terkait

Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

51 hari lalu

Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik

Berdasarkan temuan awal, Novel Aslen yang merupakan admin pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK diduga menggelapkan Rp 550 juta.

Baca Selengkapnya

Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

51 hari lalu

Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor

KPK telah memecat pegawai bidang administrasi Novel Aslen karena terbukti menilap uang perjalanan dinas.

Baca Selengkapnya

Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

51 hari lalu

Pegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin

Eks admin kedeputian penindakan KPK, Novel Aslen, diduga menilap uang perjalanan dinas Rp 550 juta.

Baca Selengkapnya

Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

55 hari lalu

Yudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti sistem lembaga antirasuah itu karena adanya proses penyidikan dugaan korupsi bekas Pegawai KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

55 hari lalu

KPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penanganan dugaan kasus korupsi mantan pegawai KPK bernama Novel Aslen Rumahorbo masih penyidikan.

Baca Selengkapnya

KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

19 September 2023

KPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

Terungkapnya kasus tilap uang dinas modus mark up ini bermula saat Satgas Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Bangga RI Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ridwan Kamil segera Terbitkan Obligasi Daerah

3 Juli 2023

Terkini: Jokowi Bangga RI Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ridwan Kamil segera Terbitkan Obligasi Daerah

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas.

Baca Selengkapnya

Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas

26 Juni 2023

Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti penggunaan APBN atau APBD yang masih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kembali Geram Lihat APBN Terserap Buat Rapat dan Ongkos Dinas

26 Juni 2023

Jokowi Kembali Geram Lihat APBN Terserap Buat Rapat dan Ongkos Dinas

"Mestinya yang namanya overhead itu, ya, 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya

Efisiensi Belanja Birokrasi DJKN Kemenkeu Capai Rp 97,48 Miliar: Ada Perjalanan Dinas dan Meeting

13 Juni 2023

Efisiensi Belanja Birokrasi DJKN Kemenkeu Capai Rp 97,48 Miliar: Ada Perjalanan Dinas dan Meeting

Sri Mulyani mengklaim kementeriannya telah melakukan efisiensi belanja sejak 2019.

Baca Selengkapnya