TEMPO.CO, Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Bupati Bengkalis Amril Mukminin bepergian ke luar negeri hingga enam bulan mendatang. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan keterangan Amril dibutuhkan untuk penyidikan kasus korupsi proyek peningkatan jalan Batu-Panjang Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis dengan tersangka mantan Kadis PU Bengkalis, Muhammad Nasir.

"Pencegahan ke luar negeri dibutuhkan untuk mendukung penyidikan agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya sedang berada di Indonesia," kata Febri kepada Tempo melalui pesan aplikasi percakapan WhatsApp, Jumat, 21 September 2018.

Baca: KPK Periksa Bupati Bengkalis Terkait Temuan ...

Febri mengatakan KPK telah mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 13 September 2018 untuk melarang Amril ke luar negeri. Namun KPK belum menentukan Amril sebagai tersangka ataupun menahannya lantaran masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Masih belum bisa ditahan dan lain-lain karena audit BPK belum selesai."

Penyidik KPK telah bolak-balik ke Bengkalis menggeledah sejumlah tempat. Amril beserta sejumlah pegawai negeri juga telah diperiksa KPK di Mako Brimob Pekanbaru. KPK menyita uang Rp 1,9 miliar yang ditemukan di rumah dinas Bupati Bengkalis.

Baca: Geledah Rumah Bupati Bengkalis, KPK ...

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar. KPK menduga Nasir dan Hobby melakukan korupsi dalam pelaksanaan proyek jalan sepanjang 51 kilometer itu. Nilai proyek tersebut Rp 495 miliar, sedangkan kerugian negara diperkirakan Rp 80 miliar.