TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan harta kekayaan Komisaris Besar R.Z Panca Putra Simanjuntak sudah dicek melalui pemeriksaan latar belakang sebelum diangkat dan dilantik sebagai Direktur Penyidikan KPK menggantikan Brigadir Jenderal Aris Budiman. Menurut Agus, tidak semua aparatur sipil negara (ASN) wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN).

"LKHPN itu kan ada jabatan yang diwajibkan. Tidak setiap aparatur sipil negara harus menyerahkan LHKPN," kata Agus seusai KPK melantik tiga pejabat baru, di gedung KPK Jakarta Selatan pada Kamis, 20 September 2018.

Baca:Kombes Panca Putra Bakal Gantikan Dirdik KPK Aris Budiman

Panca yang dilantik hari ini adalah salah satu pejabat yang diketahui belum melaporkan LHKPN ke KPK. Selain Panca, KPK juga melantik Eko Marjono sebagai Direktur Monitor dan Arif Waluyo sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Sebelumnya Panca menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidum) Bareskrim Polri sejak Februari 2017.

Di kalangan birokrasi, kata Agus, pejabat eselon I harus menyerahkan LHKPN. “Enggak tahu kalau di kepolisian, ya.” Agus pun meminta agar Panca segera menyetorkan LHKPN.

Baca: Harapan Wakapolri untuk Dirdik KPK Pengganti ...

Panca menyisihkan empat kandidat lainnya yakni Kepala Subdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Arief Adiharsa, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Komisaris Besar Yudhiawan Wibisono. Lalu, Kepala Bidang Penyelenggara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Balitbang Kejaksaan Agung Yudi Kristiana dan penyidik KPK Budi Sukmo.

Komisaris Besar R.Z Panca Putra Simanjuntak adalah perwira Polri lulusan Akademi Kepolisian 1990. Sebelum di Bareskrim, Panca menjabat Kepala Polres Banyumas, Kepala Polres Tegal (2010), Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah (2011), Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah (2012), dan Dosen Utama STIK Lemdikpol (2013).