Kata Tito Karnavian Soal Netralitas Polri di Pemilu dan Pilpres

Reporter

Andita Rahma

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 13 September 2018 12:05 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyematkan tanda pangkat dan jabatan kepada Kakorlantas Polri yang baru, Irjen Refdi Andri, saat Upacara Serah-Terima Jabatan (Sertijab) dan Korps Raport Pati Polri di Mabes Polri, Jakarta, 7 September 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Tito Karnavian mengingatkan anggotanya untuk netral dalam Pemilu dan Pilpres 2019.

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian Intruksikan Polda Bentuk Satgas Antiteror

Ia telah menginstrusikan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas dengan cara tidak berfoto bersama dengan pasangan calon dan ikut dalam kampanye. "Jika ada anggota yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, demosi atau mutasi, dan dipecat," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2018 di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis 13 September 2018.

Kepolisian RI dan TNI hari ini menggelar rapat untuk persiapan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2019.

"Kami adakan rapat ini untuk menyamakan visi, misi, dan persepsi," kata Tito Karnavian.

Advertising
Advertising

Pengamanan dalam operasi ini meliputi seluruh tahapan Pemilu 2019, yakni pemilihan legislatif, pemilihan presiden, berikut masa kampanye, masa tenang dan perhitungan suara.

Selain soal netralitas, Tito Karnavian mengatakan rapat ini juga membahas soal rencana operasi bersama dan melakukan sinergi di setiap kewilayahan Polda dan Komando Daerah Militer Jaya (Komdam Jaya).

Baca juga: Tito Karnavian Usul Istilah Tahun Politik Diganti Pesta Demokrasi

Tak hanya menggandeng TNI, Polri juga mengajak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat atau ormas, dan pihak lain untuk mendukung operasi ini. "Agar pemilu yang aman dan damai bisa tercipta sehingga bisa memilih pemimpin yang baik," ucap Tito.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kapolda se-Indonesia. Tampak juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang turut mengikuti rapat persiapan tersebut.

Berita terkait

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

11 menit lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

21 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

23 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

4 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

7 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

7 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

8 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya