Kamis, 20 September 2018

Tito Karnavian Usul Istilah Tahun Politik Diganti Pesta Demokrasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis (kanan), Kadiv humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) dan  KaroPenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meresmikan Gedung Promoter di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis (kanan), Kadiv humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto (kiri) dan KaroPenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meresmikan Gedung Promoter di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengusulkan istilah tahun politik, yang saat ini ramai dibicarakan, diganti dengan pesta demokrasi dalam upaya memberikan ketenangan serta kenyamanan sejumlah pihak, terutama pengusaha dan investor.

    "Istilah tahun politik sepertinya bisa memberikan rasa menakutkan bagi pengusaha, padahal saya yakin pelaksanaan pilkada serentak akan berjalan baik," kata Tito dalam Dialog Nasional Ke-8 Indonesia Maju di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahad, 11 Maret 2018.

    Baca juga: Berkunjung ke Ormas Islam, Tito Karnavian Bicara Keamanan Pilkada

    Dialog itu juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

    Kapolri mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini tidak seharusnya ditakuti pengusaha dan investor di Indonesia karena situasi keamanan dijamin kondusif.

    Pihak kepolisian, kata dia, telah memetakan kondisi keamanan di semua daerah. Selain itu, Tito mengatakan telah memerintahkan kapolda dan kapolres terus melakukan pemantauan dengan jaringan intelijen.

    "Kalau tidak menjalankan perintah, saya tidak segan akan mencopot yang tak mampu mencegah kerusuhan," ujarnya.

    Dia mengakui stabilitas politik dan keamanan memang menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Namun kepolisian menjamin faktor itu agar target pertumbuhan ekonomi tercapai.

    Baca juga: Ini Jurus Kapolri Tito Karnavian Menangkal Hoax di Media Sosial

    Hal lain yang juga perlu diperhatikan, kata Tito, adalah jangan sampai suatu pemerintahan jatuh secara inkonstitusional atau selesai sebelum waktunya.

    "Kalau itu terjadi, maka hal itu juga bisa mengganggu stabilitas politik dan keamanan, yang pada akhirnya perekonomian tak bisa tumbuh baik," ucapnya.

    Tito Karnavian juga berkomitmen akan terus memberantas peredaran narkoba, yang saat ini menjadi ancaman bangsa Indonesia.

    "Narkoba juga menjadi musuh dan berbahaya bagi bangsa. Polri berkomitmen untuk terus memberantas," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.