Ribuan orang mengikuti gerak jalan #2019GantiPresiden di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 1 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Rafiq
TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK terkejut tidak timbul konflik saat kegiatan Jalan Sehat Umat Islam digelar di Solo Ahad kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk aksi #2019GantiPresiden yang berubah format setelah dilarang pemerintah.
"Ternyata tidak ada konflik di Solo itu, walaupun banyak ya (massanya). Kami surprise juga begitu besar di Solo tapi tidak ada apa-apa," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin, 10 September 2018.
Menurut JK kondisi damai tersebut karena perbedaan tujuan kegiatan. Dia menilai aksi gerak jalan berbeda dengan aksi #2019GantiPresiden. "Sekiranya dia bawa ganti presiden mungkin terjadi konflik malah," katanya.
Sebelumnya aksi #2019GantiPresiden dilarang di sejumlah daerah. Pemerintah berdalih larangan ini untuk menghindari konflik di masyarakat. Menurut JK kebijakan melarang aksi #2019GantiPresiden bukan untuk melarang masyarakat berpendapat.
JK juga memastikan larangan pemerintah bukan karena ingin memastikan kemenangan calon presiden inkumben Joko Widodo di pemiihan presiden. Menurut dia setiap pemilu pasti ada kubu yang saling berseberangan. "Itu biasa di mana-mana," ujarnya.
Soal ancaman terhadap elektabilitas Jokowi, JK belum dapat apakah aksi #2019GantiPresiden akan berpengaruh. Pasalnya kubu Jokowi juga terus memiliki relawan yang berkampanye seperti relawan yang menggerakkan #2019GantiPresiden.
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
24 hari lalu
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
55 hari lalu
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.
