TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Golkar mengembalikan uang Rp 700 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu diduga terkait kasus suap PLTU Riau-1. "Benar, ada pengurus Golkar yang menyerahkan uang terkait kasus PLTU Riau," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah saat ditemui di kantornya, Jumat 7 September 2018.

Baca: Eni Saragih: Duit Suap Proyek PLTU Riau-1 untuk Munaslub Golkar

Febri enggan menjelaskan identitas politikus Golkar tersebut. Ia juga belum mau menerangkan apakah uang tersebut digunakan untuk pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Desember 2017. Menurut Febri, penyidik akan menelusuri uang tersebut.

KPK, kata Febri menghargai sikap kooperatif pengurus Partai Golkar yang sudah mengembalikan uang tersebut. "Tentu KPK hargai sikap kooperatif tersebut," kata dia.

Dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih yang diduga menerima berupa hadiah atau janji dari tersangka lainnya, Johannes B. Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan konsorsium yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

KPK menduga Eni menerima suap total Rp 4,8 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan pembangkit listrik di Riau itu. Sedangkan Idrus Marham diduga menggunakan pengaruhnya dalam proses proyek tersebut. Pemberian uang disinyalir untuk mempermudah penandatanganan kontrak kerja sama yang akan berlangsung setelah Blackgold menerima letter of intent (LOI) pada Januari lalu.

Baca juga: KPK Telusuri Aliran Dana Suap Eni Saragih untuk Munaslub Golkar

Nah, dalam beberapa kesempatan, Eni Saragih mengatakan ada uang yang diduga mengalir ke Musyawarah Nasional Partai Golkar pada akhir 2017. Eni yang juga bendahara Munaslub tidak mau merincin penggunaan uang tersebut. Namun, tersangka suap PLTU Riau-1 ini memastikan uang tersebut berasal dari Kotjo. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto berkali-kali membantah ada uang ke Munaslub Golkar.