Sebut Banyak Pemilih Ganda dalam DPT, PKS Tolak Beberkan Data

Kamis, 6 September 2018 08:33 WIB

Pipin Sopian, calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Awal karier politiknya dimulai dari staf ahli DPR. Foto: Pipin Sopian

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menolak membeberkan nama-nama pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang disampaikannya beberapa waktu lalu. Ia berdalih nama-nama itu harus dijaga kerahasiaannya. “Kami tidak bisa beri tahu, yang penting setelah kami sebut ada 25 juta data pemilih ganda, KPU langsung bergerak,” kata Pipin di Gedung KPU, Rabu 5 September 2018.

Dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pemilu 2019, Pipin mengatakan akan menyampaikan bukti konkrit temuannya itu kepada KPU untuk mengoreksi DPT yang dikeluarkan pada 12 Juli 2018. “Kami akan menyampaikan bukti konkrit bahwa kami benar mempunyai data ganda 25 juta itu,” kata Pipin.

Baca:
Banyak Data DPT Ganda, Bawaslu Minta KPU ... -
KPU Minta Waktu 10 Hari untuk Menyempurnakan DPT Ganda ...

Data ganda itu tercantum dalam nama pemilih 137 juta orang. Pipin mengaku menggunakan metode mencocokan nomor induk kependudukan pemilih. Hasilnya, menurut Pipin banyak orang terdaftar tiga sampai empat kali, bahkan ada yang mencapai 14 kali.

Anggota KPU, Viryan menduga banyaknya jumlah temuan data ganda oleh kubu koalisi partai politik pengusung Prabowo-Sandi ini disebabkan oleh tidak lengkapnya NIK pada data yang diberikan kepada mereka. Pasalnya, tambah Viryan, empat angka NIK pada data itu sengaja disamarkan.

Advertising
Advertising

Baca: KPU Bantah Data Pemilih Ganda Hingga 25 Juta

Pipin membenarkan asumsi itu. Menurut dia, mereka memang kerepotan saat mencocokan data-data dalam DPT. Maka variabel pencarian pun ditambahkan dengan nama lengkap, dan tempat tanggal lahir pemilih.“Jadi kemungkinan kesaamaannya akan sangat susah karena memang tidak sama betul kegandaan itu.”

Viryan membantah pernyataan Pipin meski mengakui ada kemungkinan data ganda. Namun jumlahnya, menurut dia, tidak akan sampai sebanyak itu. "Kalau sampai ganda 25 juta, insya Allah tidak."


– ADVERTISEMENT ––

Berita terkait

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

16 jam lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

21 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

21 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

21 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

23 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

23 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

1 hari lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya