Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Tak Sebanding Elektabilitas

Reporter

Vindry Florentin

Editor

Amirullah

Senin, 3 September 2018 19:54 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) tiba untuk memberikan bantuan korban gempa secara simbolis di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Ahad, 2 September 2018. Sebanyak 5.293 korban gempa dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Mataram menerima bantuan dari pemerintah. ANTARA/Ahmad Subaidi.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Y-Publica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla meningkat. Namun perolehan tersebut tak berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden.

Baca: Jokowi Panggil Menteri-menteri Ekonomi ke Istana

Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mencatat tingkat kepuasan publik naik dari 72,5 persen pada Mei menjadi 72,9 persen pada Agustus. Kinerja yang paling diapresiasi adalah pembangunan infrastruktur dengan tingkat kepuasan 78,2 persen, pemberantasan korupsi 74,5 persen, hubungan luar negeri 74,2 persen, penegakan hukum 73,1 persen, dan pendidikan 72,6 persen.

Meski tingkat kepuasannya mencapai 70 persen, elektabilitas Jokowi hanya mencapai kisaran 50 persen. "Elektabilitas Jokowi tidak pernah menyentuh 60 persen," kata Rudi di Bakoel Coffie, Jakarta, Senin, 3 September 2018.

Menurut Rudi, ruang kosong tersebut harus diperhatikan Jokowi. Dia menyarankan agar calon inkumben itu berfokus pada penyampaian kinerjanya selama ini, terutama di bidang ekonomi. Sebanyak 50,4 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini masih sama dengan lima tahun sebelumnya. Bahkan 16,7 persen responden mengatakan situasi perekonomian saat ini memburuk.

Baca: Jokowi Meminta Perbaikan Rumah Korban Gempa Lombok Cepat Rampung

Kinerja pemerintah yang perlu menjadi perhatian adalah layanan kesehatan yang tingkat kepuasannya turun dari 70,7 persen pada Mei, menjadi 50,7 persen pada Agustus. Tingkat kepuasan terhadap perlindungan HAM juga masih rendah, yaitu 50,2 persen; penciptaan lapangan kerja 47,9 persen; dan pemenuhan kebutuhan pokok 41,4 persen.

Survei Y-Publica ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). Mereka mewakili 120 desa dari 34 provinsi di Indonesia.

Survey tersebut dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan responden terpilih dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data dilakukan pada 13-23 Agustus 2018. Margin of error survei ini sebesar 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Lihat juga video: Bangkrut Miliaran Rupiah, Hampir Mati, Anak Ini Sukses Jadi Jawara Digital Marketing


Berita terkait

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

2 jam lalu

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membandingkan kasus jet pribadi Kaesang Pangarep dengan Mobil Rubicon Mario Dandy.

Baca Selengkapnya

Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

9 jam lalu

Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

Jokowi menerima cagub Sumsel Herman Deru di kediamannya di Solo hari ini. Herman Deru mengaku mendapat arahan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

10 jam lalu

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.

Baca Selengkapnya

FPI Yakin Fufufafa adalah Gibran, Tuntut Pemakzulan Wakil Presiden dalam Reuni Aksi 411

11 jam lalu

FPI Yakin Fufufafa adalah Gibran, Tuntut Pemakzulan Wakil Presiden dalam Reuni Aksi 411

FPI percaya dengan klaim Roy Suryo bahwa Fufufafa 99,99% milik Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

11 jam lalu

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.

Baca Selengkapnya

Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

11 jam lalu

Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

11 jam lalu

Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

Menteri Nusron Wahid berjanji akan menyelesaikan konflik agraria secara humanis. Menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Basuki Hadimuljono Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala OIKN

12 jam lalu

Pernyataan Basuki Hadimuljono Usai Dilantik Prabowo sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, ia tetap berkoordinasi dengan Jokowi mengenai proyek IKN.

Baca Selengkapnya

Respons Budi Arie Soal Judi Online yang Jerat Eks Anak Buahnya di Komdigi: Fokus Koperasi dan Rakyat

13 jam lalu

Respons Budi Arie Soal Judi Online yang Jerat Eks Anak Buahnya di Komdigi: Fokus Koperasi dan Rakyat

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi emoh menjawab soal eks anak buahnya yang diduga terlibat lindungi situs judi online.

Baca Selengkapnya

Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Bentukan Jokowi Belum Berhasil, Akan Dilanjutkan Prabowo

13 jam lalu

Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Bentukan Jokowi Belum Berhasil, Akan Dilanjutkan Prabowo

Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat yang dibentuk Presiden Jokowi belum berhasil menurunkan harga, pemerintahan Presiden Prabowo akan melanjutkannya.

Baca Selengkapnya