Survei Charta Politika: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Amirullah

Selasa, 28 Agustus 2018 18:04 WIB

Sejumlah anggota TNI berjaga di kawasan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 16 Agustus 2018. Kapolri Tito Karnavian memprediksi ada empat risiko keamanan yang menjadi prioritas, yakni terorisme, kebakaran hutan, kejahatan jalanan, dan kemacetan lalu lintas. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Jakarta - TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Hal ini terungkap dari hasil polling tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara yang dilakukan Charta Politika bersama Asumsi.

Baca: Panglima TNI Minta Pembersihan Puing Gempa Lombok Selesai 1 Bulan

"Paling tinggi itu masih TNI dan KPK," ujar peneliti Charta Politika, Muslimin, di Jakarta Selatan, Selasa 28 Agustus 2018.

Muslimin menyebutkan hasil polling ini menunjukan tingkat kepercayaan kepada TNI sebesar 73,5 persen; sedangkan KPK 73,4 persen. Polling tersebut menggunakan metode wawancara via telepon secara random kepada 800 responden di delapan kota besar, dengan margin of error 3,46 persen.

Pada urutan ketiga, lembaga yang paling dipercaya adalah lembaga kepresidenan dengan tingkat kepercayaan 68,5 persen. "Sosok Presiden Jokowi menjadi salah satu faktor penunjang," ujar Muslimin. Sementara untuk Polri sebesar 50,4 persen.

Advertising
Advertising

DPR sendiri, kata Muslimin, mengalami peningkatan yaitu posisi ke lima dengan nilai tingkat kepercayaan 49,3 persen. "Ini merupakan suatu peningkatan, hampir 50 persen," ujarnya.

Di posisi tiga terakhir, Muslimin menambahkan ada Mahkamah Agung dengan 46 persen; lalu disusul oleh DPD 37,5 persen; dan partai politik dengan 32,5 persen. "Parpol menjadi lembaga tingkat kepercayaan publik paling rendah,"ujarnya.

Baca: Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan kenaikan tingkat kepercayaan kepada DPR sejalan dengan tekad DPR yang ingin menjadi lembaga yang terbuka. "Kalau memang semakin baik ini hasil kerja tim, hasil kerja yang maksimal dari seluruh anggota," ujarnya.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

7 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

10 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

21 jam lalu

Survei Pilwalkot Bogor 2024: Elektabilitas Sekpri Iriana Jokowi Buntuti Petahana Dedie A Rachim

Ada sejumlah tokoh yang didagang mau dalam Pilwalkot Bogor 2024, termasuk Sekpri Iriana Jokowi dan eks Wakil Wali Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

22 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

22 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya