Survei Charta Politika: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Amirullah

Selasa, 28 Agustus 2018 18:04 WIB

Sejumlah anggota TNI berjaga di kawasan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 16 Agustus 2018. Kapolri Tito Karnavian memprediksi ada empat risiko keamanan yang menjadi prioritas, yakni terorisme, kebakaran hutan, kejahatan jalanan, dan kemacetan lalu lintas. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Jakarta - TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Hal ini terungkap dari hasil polling tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara yang dilakukan Charta Politika bersama Asumsi.

Baca: Panglima TNI Minta Pembersihan Puing Gempa Lombok Selesai 1 Bulan

"Paling tinggi itu masih TNI dan KPK," ujar peneliti Charta Politika, Muslimin, di Jakarta Selatan, Selasa 28 Agustus 2018.

Muslimin menyebutkan hasil polling ini menunjukan tingkat kepercayaan kepada TNI sebesar 73,5 persen; sedangkan KPK 73,4 persen. Polling tersebut menggunakan metode wawancara via telepon secara random kepada 800 responden di delapan kota besar, dengan margin of error 3,46 persen.

Pada urutan ketiga, lembaga yang paling dipercaya adalah lembaga kepresidenan dengan tingkat kepercayaan 68,5 persen. "Sosok Presiden Jokowi menjadi salah satu faktor penunjang," ujar Muslimin. Sementara untuk Polri sebesar 50,4 persen.

Advertising
Advertising

DPR sendiri, kata Muslimin, mengalami peningkatan yaitu posisi ke lima dengan nilai tingkat kepercayaan 49,3 persen. "Ini merupakan suatu peningkatan, hampir 50 persen," ujarnya.

Di posisi tiga terakhir, Muslimin menambahkan ada Mahkamah Agung dengan 46 persen; lalu disusul oleh DPD 37,5 persen; dan partai politik dengan 32,5 persen. "Parpol menjadi lembaga tingkat kepercayaan publik paling rendah,"ujarnya.

Baca: Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan kenaikan tingkat kepercayaan kepada DPR sejalan dengan tekad DPR yang ingin menjadi lembaga yang terbuka. "Kalau memang semakin baik ini hasil kerja tim, hasil kerja yang maksimal dari seluruh anggota," ujarnya.

Berita terkait

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

4 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

12 jam lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

12 jam lalu

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

15 jam lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya

2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

15 jam lalu

2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

Kamala Harris dan Donald Trump saling bersaing ketat di tujuh negara bagian di Amerika Serikat dua hari menjelang pilpres AS 2024 berdasarkan survei.

Baca Selengkapnya

3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

1 hari lalu

3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

Sebuah survei mengungkap Kamala Harris unggul di negara bagian Iowa, padahal selama dua kali pilpres Donald Trump selalu unggul di negara bagian itu

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

1 hari lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

1 hari lalu

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

1 hari lalu

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya