Mardani Sebut Kegiatan #2019GantiPresiden Bakal Terus Berjalan

Selasa, 28 Agustus 2018 16:41 WIB

Bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Mardani Ali Sera. Mardani adalah kader Partai Keadilan Sejahtera. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera tak bakal surut menggelar aksi kendati mengalami sejumlah penolakan dari sekelompok masyarakat dan dilarang kepolisian. Mardani mengatakan bakal terus melakukan kegiatan tersebut di sejumlah daerah.

Baca: Ricuh Aksi #2019GantiPresiden, Aparat Dinilai Tak Netral

"Awal September saya ke Aceh, habis itu saya ke Lampung," kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.

Demi melancarkan kegiatan-kegiatan tersebut, Mardani mengatakan bakal lebih intens berkoordinasi dengan kepolisian. Dia meminta kepolisian nantinya profesional dalam memfasilitasi dan mengamankan setiap aksi atau deklarasi #2019GantiPresiden yang akan berlangsung nantinya.

Mardani mengaku sedih atas pelarangan kepolisian terhadap deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya dan Pekanbaru pada akhir pekan lalu. Di Pekanbaru, Badan Intelijen Negara Daerah memulangkan Neno Warisman, aktivis #2019GantiPresiden yang sedianya menghadiri deklarasi di kota tersebut.

Advertising
Advertising

Sedangkan di Surabaya, massa mengepung hotel tempat musikus Ahmad Dhani menginap. Dhani juga dijadwalkan menghadiri deklarasi yang sedianya digelar di Tugu Pahlawan. Kepolisian Daerah Jawa Timur melarang deklarasi itu dengan alasan ada potensi kerusuhan.

Mardani mengatakan, kepolisian seharusnya memberikan pengamanan selama berjalannya aksi, bukan melarangnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga mencontohkan kegiatan di Serang yang dilokalisasi ke suatu daerah yang jauh dari kerumunan massa.

Baca: Insiden #2019GantiPresiden Anak Ahmad Dhani Heran Ada Pengepungan

"Saya di Serang tempatnya di samping makam, jalan ke situnya enggak lewat mobil, jalan kaki, aman. Polisi jagain, enggak ada tuh benturan-benturan," ujarnya.

Mardani juga mencontohkan deklarasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Lokasi tersebut juga dipilih sebagai ganti dari rencana awal deklarasi di Pontianak. "Kasus Surabaya dan Pekanbaru akan kami catat dengan baik," ujarnya.

Berita terkait

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

2 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

2 hari lalu

Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Mardani Ali Sera menyarankan PKS berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap PKS dan Nasdem atas Putusan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin

9 hari lalu

Beda Sikap PKS dan Nasdem atas Putusan MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin

Surya Paloh mengungkapkan kemungkinan Nasdem merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran setelah putusan MK atas sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

9 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

10 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

13 hari lalu

Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendapatkan perolehan tertinggi dalam jejak pendapat internal kader PKS Jakarta untuk maju Pilkada DKI

Baca Selengkapnya

PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

16 hari lalu

PKS Masukkan Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Nama Sohibul Iman dan Mardani Ali Sera sebagai calon kandidat masih bersifat usulan sebelum diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

44 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

48 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya