Mensos: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca- Gempa Lombok Setahun

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 28 Agustus 2018 14:22 WIB

Sejumlah warga korban gempa berrsalaman usai melaksanakan Salat Idul Adha 1439 H di Posko Pengungsian Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu 22 Agustus 2018. Sebanyak 1400 jiwa pengungsi korban gempa bumi di tenda pengungsian tersebut merayakan hari raya Idul Adha di tenda pengungsian dan menyembelih hewan kurban sebanyak 30 ekor sapi sumbangan dari para donatur. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat selesai pada Agustus 2019.

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Perbaikan Gempa Lombok Sudah Cair Rp 1,9 T

"Secara umum, RR (rehabilitasi dan rekonstruksi) selesai Agustus 2019," katanya di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 28 Agustus 2018.

Agus mengatakan seluruh kementerian akan bahu-membahu sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing untuk merealisasikan target itu.

Menurutnya, saat ini, penanganan korban bencana Lombok sudah memasuki fase RR. Dan berdasarkan instruksi presiden, Kementerian Sosial bertugas merehabilitasi sosial dan merekonstruksi sosial.

Advertising
Advertising

Agus menyebutkan dari sejumlah program, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan rumah warga yang runtuh akibat gempa Lombok.

Pemerintah juga menyiapkan dana untuk perbaikan rumah, yaitu Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rusak ringan. "Kami akan melakukan percepatan, khususnya RR perumahan," kata dia.

Baca juga: Pasca Gempa Lombok, Fasilitas Umum Ditargetkan Berfungsi Desember

Berbeda dari penanganan bantuan lainnya, pemerintah mendorong masyarakat terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

"Akan kami dorong mereka, korban ikut bekerja swadaya, agar mandiri. Pemerintah memberi dana, fasilitasi. dan pembangunan dilakukan sendiri," kata dia.

Pemerintah juga akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri di daerah dalam pengadaan bahan-bahan dasar untuk pembangunan, demi menghidupkan kembali perekonomian daerah.

"Kami libatkan Kadin daerah. Pemda menyediakan materi kebutuhan dasar membangun, kami mendorong Kadin turun langsung, ini gerakan terpadu," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok.

Sebelumnya di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp 1,9 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana gempa Lombok dan Sumbawa, NTB.

Anggaran tersebut diperoleh dari pos dana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian.

Baca juga: Bersihkan Puing Gempa Lombok, Pemerintah Minim Alat Berat

Anggaran tersebut telah diberikan Pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp 1,25 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 7,8 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 176,2 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 230 miliar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 1,5 miliar.

"Yang berasal dari BNPB ada hampir sekitar Rp 307 miliar," ujar Sri Mulyani.

Berita terkait

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

9 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM dan Menteri Keuangan Tunda Pembahasan Harga Gas Bumi Tertentu, Apa Sebabnya?

42 hari lalu

Menteri ESDM dan Menteri Keuangan Tunda Pembahasan Harga Gas Bumi Tertentu, Apa Sebabnya?

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membahas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Baca Selengkapnya

Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

45 hari lalu

Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Profil Agus Gumiwang

Bersama Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, nama Agus Gumiwang masuk bursa calon ketum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

46 hari lalu

Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.

Baca Selengkapnya

Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Respons Agus Gumiwang

46 hari lalu

Namanya Masuk Bursa Ketua Umum Golkar, Ini Respons Agus Gumiwang

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan ingin fokus pada tugasnya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Ketua Umum Golkar, Apa Alasannya?

52 hari lalu

Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Ketua Umum Golkar, Apa Alasannya?

Qodari menilai peluang Golkar naik signifikan secara elektoral di masa depan akan terbuka lebar jika dipimpin anak muda seperti Gibran.

Baca Selengkapnya

Profil 4 Bakal Calon Ketua Umum Golkar, Ada Nama Bahlil

53 hari lalu

Profil 4 Bakal Calon Ketua Umum Golkar, Ada Nama Bahlil

Profil bakal calon ketua umum Golkar versi Bambang Soesatyo

Baca Selengkapnya

Bursa Calon Ketum Golkar: Disebut Ada Airlangga, Agus Gumiwang, Bahlil, dan Bamsoet

54 hari lalu

Bursa Calon Ketum Golkar: Disebut Ada Airlangga, Agus Gumiwang, Bahlil, dan Bamsoet

Nama Airlangga, Agus Gumiwang, Bahlil hingga Bamsoet disebut masuk bursa calon ketum Golkar pada munas Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Pakar Prediksi Orang Terdekat Jokowi Berpotensi Terpilih Jadi Ketum Golkar

55 hari lalu

Pakar Prediksi Orang Terdekat Jokowi Berpotensi Terpilih Jadi Ketum Golkar

Arifki Chaniago, memprediksi kandidat ketua umum Partai Golkar yang berpotensi terpilih di Munas adalah oarng yang dekat dengan Jokowi

Baca Selengkapnya

PUPR Teken Kontrak Rp 2,09 Triliun Beli Produk RI untuk IKN

58 hari lalu

PUPR Teken Kontrak Rp 2,09 Triliun Beli Produk RI untuk IKN

Kementerian PUPR menandatangani kontrak senilai Rp 2,09 triliun untuk membeli produk dalam negeri selama pameran Business Matching 2024.

Baca Selengkapnya