INFO JABAR - Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. M Salamun Ciumbuleuit meraih akreditasi Paripurna atau Bintang Lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). RSAU Salamun merupakan RS TNI pertama yang terakreditasi Paripurna dengan standar SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah sakit) edisi pertama 2018.

Kepala Staf TNI Angakatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna menyerahkan sertifikat Paripurna kepada Kepala RSAU dr. M Salamun Kolonel Kes. dr. Asnominanda, Sp.THT-KL di Bandung, Jumat, 24 Agustus 2018.

Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengatakan, dengan diraihnya akreditasi Paripurna ini, RSAU Salamun menjadi salah satu RS rujukan di Jawa Barat.

“Keberadaan Rumah Sakit Salamun ini sangat bermanfaat besar untuk masyarakat Jawa Barat, baik masyarakat yang ada di Bandung Raya ataupun daerah lain di Jawa Barat,” ujar Iriawan dalam sambutannya di acara pemberian sertifikat ini.

Dia menunturkan, Pemda Provinsi Jawa Barat telah memberikan bantuan dana hibah untuk pengembangan RSAU Salamun. Pemberian hibah tahap pertama pada 2017 sekitar Rp 5 miliar, dan tahun ini sebesar Rp 18,5 miliar.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengatakan, sertifikat akreditasi Paripurna ini harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Untuk itu, kata Yuyu, RSAU Salamun perlu mengembangkan fasilitas. Salah satunya pembangunan gedung rawat inap kelas tiga yang dibiayai dengan dana hibah Pemrov Jabar. “Saya atas nama institusi TNI Angkatan Udara mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Jawa Barat,” katanya.

Kepala RSAU dr. M Salamun Kolonel Kes. dr. Asnominanda mengatakan, rumah sakit yang dipimpinnya rata-rata menerima pasien rawat jalan 800 orang per hari. Jumlah tersebut telah melebihi kapasitas klinik rawat jalan yang ada.

Dia menambahkan, 85 persen pasien RSAU Salamun adalah pasien BPJS, termasuk prajurit TNI, PNS dan keluarganya.

Asnominanda juga mengatakan, RSAU Salamun adalah bagian dari masyarakat Jawa Barat karena sebagian besar pasien berasal dari Jawa Barat. “RSAU dokter Salamun mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kami diberi dana hibah,” ucapnya.

Menurut Asnominanda, ada hambatan dalam pemberian pelayanan kesehatan, seperti tidak lancarnya pengadaan obat-obatan karena tidak lancarnya pembayaran klaim oleh BPJS.

“Beberapa regulasi yang dikeluarkan BPJS merugikan kami, seperti regulasi tentang rujukan yang membatasi akses pasien ke RSAU Salamun, khususnya pasien TNI dan keluarga,” kata Asnominanda. (*)