BPS Jember Pecat Empat Petugas Pendaftar Pemilih

Reporter

Editor

Selasa, 19 Agustus 2003 18:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember memecat empat orang petugas Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang terbukti melakukan pungutan liar. "Mereka telah melakukan pelanggaran dengan memungut biaya sebesar Rp 500 setiap keluarga yang dicacah untuk pemilu tahun depan," kata Kepala BPS Jember, Adi Nugroho, Kamis (24/4) siang. Keempat petugas P4B yang dipecat itu adalah Doni, 28 tahun, Hanawi, 30 tahun, Yudha, 30 tahun, dan Arifin, 32 tahun. Mereka adalah petugas pencacah di wilayah Kecamatan Sumbersari, Jember. Adi menjelaskan, pemecatan mereka berawal dari laporan wasyarakat Kecamatan Sumbersari sepekan lalu yang mengaku dipungut biaya Rp 500 oleh petugas P4B dengan dalih uang ganti stiker. Dalam menjalankan aksinya, mereka sering menggunakan nama yang berbeda-beda kepada setiap keluarga yang didatangi. (Mahbub Djunaidy-Tempo News Room)

Berita terkait

Cara Membatalkan Email yang Terlanjur Terkirim di Gmail

1 menit lalu

Cara Membatalkan Email yang Terlanjur Terkirim di Gmail

Gmail menyediakan pilihan batalkan pengiriman email sesaat setelah email terkirim. Berikut caranya.

Baca Selengkapnya

Persija Jakarta Tolak Undangan AFF Main di ASEAN Club Championship 2024, Ingin Fokus di Liga 1

13 menit lalu

Persija Jakarta Tolak Undangan AFF Main di ASEAN Club Championship 2024, Ingin Fokus di Liga 1

Persija Jakarta diundang tampil di ASEAN Club Championship 2024 karena menjadi runner up Liga 1 2022-2023. Apa respons Mohamad Prapanca?

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

13 menit lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

13 menit lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

16 menit lalu

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

Amnesty International Security Lab mengungkap adanya pengadaan alat penyadapan melalui Singapura sepanjang 2019 hingga 2021.

Baca Selengkapnya

Indonesia Mengecam Perebutan Penyeberangan Rafah di Gaza oleh Pasukan Israel

17 menit lalu

Indonesia Mengecam Perebutan Penyeberangan Rafah di Gaza oleh Pasukan Israel

Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras perebutan Israel terhadap Penyeberangan Rafah di sisi Palestina.

Baca Selengkapnya

Puluhan Emak-emak di Depok Kena Modus Investasi Emas Bodong, Kerugian Capai Rp 6 Miliar

21 menit lalu

Puluhan Emak-emak di Depok Kena Modus Investasi Emas Bodong, Kerugian Capai Rp 6 Miliar

Puluhan emak-emak di Depok menjadi korban penipuan berkedok investasi emas bodong. Kerugian mencapai Rp 6 miliar.

Baca Selengkapnya

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

27 menit lalu

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

Ahsan Hariri, kontraktor pembangunan gedung baru Masjid Al Barkah di Cakung, Jakarta Timur, dikabarkan puunya banyak utang.

Baca Selengkapnya

10 Orang Terkaya di Indonesia Mei 2024, Agoes Projosasmito Jadi Nama Baru

31 menit lalu

10 Orang Terkaya di Indonesia Mei 2024, Agoes Projosasmito Jadi Nama Baru

Orang terkaya di Indonesia masih diduduki oleh sejumlah nama seperti Budi Hartono, Michael Hartono, hingga Chairul Tanjung. Ini daftarnya.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

31 menit lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya