Sudirman Said: LHKPN Bisa Buktikan Tak Ada Mahar Politik Sandiaga

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Selasa, 14 Agustus 2018 17:39 WIB

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno (kanan), setelah membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Sandiaga menyambangi KPK untuk menyerahkan LHKPN. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri ESDM Sudirman Said membantah adanya mahar politik dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PKS dan PAN. Dia mengatakan hal itu dapat dibuktikan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru milik Sandiaga.

Baca: Sandiaga Uno Klarifikasi Dugaan Mahar Politik ke KPK

"Itu bisa dibuktikan dari LHKPN bahwa tidak ada aliran uang sedikit pun ke partai itu. Jadi tak benar ada mahar," kata Sudirman di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.

Isu mahar politik dari Sandiaga muncul setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menuding Sandiaga memberikan uang masing-masing Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN agar bisa menjadi cawapres Prabowo. Andi Arief juga menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus yang berkualitas buruk.

Sudirman membantah tudingan Andi usai menemani Sandiaga menyerahkan LHKPN ke KPK. Sudirman mengatakan jumlah kekayaan Sandiaga yang naik bisa membuktikan tidak ada aliran dana mahar politik dari Sandiaga.

Advertising
Advertising

Baca: Sandiaga Ogah Polisikan Andi Arief soal Tudingan Mahar Politik

Adapun jumlah kekayaan Sandiaga berdasarkan LHKPN 29 September 2017 berjumlah Rp 3,8 triliun. Sudirman menolak menjelaskan jumlah kekayaan Sandiaga yang dilaporkan ke KPK hari ini. "Nanti bisa diakses di web KPK," kata dia.

Sandiaga pun telah membantah adanya mahar politik tersebut. "Tidak ada ya, itu tidak benar," kata dia.

Berita terkait

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

2 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

2 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

9 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

10 hari lalu

Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

Jumlah harta kekayaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencapai Rp 2,04 triliun. Berikut Rinciannya.

Baca Selengkapnya

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

11 hari lalu

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

11 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

12 hari lalu

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

12 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

12 hari lalu

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.

Baca Selengkapnya

Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung

13 hari lalu

Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung

Eko Darmanto adalah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi Rp 18 miliar.

Baca Selengkapnya