Gempa Lombok, Jokowi Minta TNI Tangani Daerah yang Terisolir
Reporter
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor
Rina Widiastuti
Selasa, 14 Agustus 2018 08:06 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk memimpin penanganan wilayah gempa bumi di Lombok yang terisolir. Pemerintah membutuhkan tenaga TNI dalam penanganan korban gempa Lombok, untuk bisa masuk ke daerah terisolir lantaran medan di sana yang berat.
Baca: Gempa Lombok, Korban Meninggal Bertambah Menjadi 439 Orang
"Saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI supaya diselesaikan masalah yang ada, karena juga di sini sebenarnya standby empat heli yang bisa digunakan," kata Jokowi saat meninjau lokasi gempa bumi di Lombok dikutip dari siaran pers Sekretariat Kepresidenan, Senin, 13 Agustus 2018.
Jokowi membenarkan, jika masih ada beberapa wilayah di Lombok belum mendapatkan bantuan karena lokasinya yang luas dan medan yang sulit. "Masih ada satu, dua, tiga desa yang belum (terjangkau) karena posisinya menuju ke puncak Gunung Rinjani yang tidak bisa dijangkau oleh motor apalagi mobil," tuturnya.
Baca: Jokowi Tinjau Rumah Warga yang Roboh Akibat Gempa Lombok
Jokowi telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi, menurut informasi yang dia terima, saat ini masih terdapat beberapa rumah dan warga yang tertimpa longsor akibat gempa.
Terkait masalah sanitasi, Presiden juga memastikan bantuan berupa 200 MCK portable dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera datang dan dipasang di sejumlah lokasi pengungsian.
Baca: Kunjungi Pengungsi Gempa Lombok, Jokowi Tidur di Tenda
"Yang baru terpasang 90, menuju ke sini 200 tapi itu pun masih tetap kurang sehingga akan terus dihitung kekurangannya berapa dan terus akan dikirim," kata dia.
Terkait bantuan obat-obatan, Jokowi menjamin sudah terdistribusi dengan baik. "Informasi yang saya terima masih dalam keadaan yang baik," tuturnya.
Saat meninjau lokasi gempa Lombok, Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi.