TEMPO.CO, Jakarta - Sidang Istimewa Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat alias DPTP untuk menentukan arah koalisi. Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, DPTP diberikan mandat untuk merespons dinamika politik yang terjadi menjelang penutupan pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Baca: PKS Gelar Sidang Majelis Syuro Istimewa Bahas Capres 2019

"Betul, Majelis Syuro memberikan mandat untuk menyikapi apa pun nanti yang terjadi di lapangan," kata Salim di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus 2018. Berdaftarkan daftar yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran capres ditutup pada Jumat, 10 Agustus.

Salim mengatakan, Majelis Syuro memberikan mandat kepada DPTP untuk mengambil keputusan selanjutnya ihwal koalisi di Pilpres 2019 ini. Menurut dia, pemberian mandat untuk DPTP itu mempertimbangkan dinamika politik yang cepat berubah. Salim mengatakan sulit bagi Majelis Syuro PKS yang berjumlah 99 orang untuk kembali berkumpul membahas hal tersebut. "Karena ini kan perubahan setiap waktu, mungkin satu jam berubah, dua jam berubah," kata dia.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, DPTP sebagai Badan Pekerja Majelis Syuro akan membangun komunikasi politik dengan mitra koalisi. Sampai sekarang, PKS memang belum kokoh menyatakan dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres 2019.

Sohibul merinci, DPTP PKS terdiri dari sembilan orang. Mereka ialah Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Majelis Syuro Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata. Kemudian, Ketua Dewan Syariah Surrahman Hidayat, Presiden PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman.

Simak juga: Soal Posisinya di Koalisi Prabowo, PKS Tunggu Keputusan Cawapres

Sohibul mengatakan, pemberian mandat dari Majelis Syuro kepada DPTP itu merupakan salah satu dari tiga poin hasil sidang istimewa hari ini. Dua poin lainnya adalah, PKS berkomitmen mendorong pergantian kepemimpinan nasional dan bersikukuh mengikuti hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ihwal rekomendasi calon presiden dan calon wakil presiden. Ijtima Ulama itu merekomendasikan dua paket pasangan, yakni Prabowo Subianto berpasangan dengan Salim Segaf atau Prabowo Subianto dan Abdul Somad.