Orasi Politik, AHY Singgung Soal Politik Identitas dan Keumatan

Sabtu, 4 Agustus 2018 09:49 WIB

Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri Deklarasi Nasiomal Cakra AHY di Gedung Djoeang 45, Senin 30 Juli 2018. Tempo/Insan Qurani

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyayangkan menguatnya politik identitas di Indonesia. AHY mengaku khawatir politik identitas itu mengoyak persatuan bangsa.

"Saat ini sayangnya politik identitas pelan tapi pasti menguat," kata AHY dalam orasi Muda Adalah Kekuatan, di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Jumat malam, 3 Agustus 2018.

Baca: AHY Tak Menampik Terus Mempersiapkan Diri Jadi Cawapres Prabowo

AHY mengatakan menguatnya politik identitas itu menimbulkan kerentanan dan kekhawatiran terkoyaknya persatuan bangsa. Menurut dia, perbedaan identitas yang meliputi suku dan agama berpotensi mengakibatkan perpecahan ini.

Ia pun mengajak semua pihak, khususnya anak muda yang mendengarkan orasinya malam itu, mencegah terjadinya hal tersebut. AHY meminta semua pihak tak saling menghujat, menyalahkan, mencaci maki, apalagi menjatuhkan.

Advertising
Advertising

Menurut AHY, anak muda harus memberi yang terbaik untuk Ibu Pertiwi Indonesia. "Jangan biarkan Ibu Pertiwi kita menangis. Jangan biarkan itu terjadi," ujarnya.

Baca: AHY Sebut Prabowo adalah Sosok yang Tegas dan Hebat

Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini melanjutkan, semua pihak harus bekerja sama mewujudkan Indonesia yang aman, adil, sejahtera, dan maju di kancah dunia. Ia mengajak anak muda bersama-sama melangkah ke depan mewujudkan hal itu.

AHY pun lantas menyinggung terminologi yang kerap digunakan sejumlah pihak untuk menyebut koalisi di pemilihan presiden 2019, yakni keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan. "Kita semua satu, kerakyatan keumatan dan kebangsaan harus dibaca dalam satu napas yang sama," kata AHY.

Baca: AHY Sampaikan Orasi Politik Ketiga Bertema Muda adalah Kekuatan

Gagasan koalisi keumatan dicetuskan oleh pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, yang mendorong bergabungnya Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Berkarya untuk pilpres 2019. Sedangkan koalisi kerakyatan merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Partai Demokrat. Terminologi ini menguat kembali setelah AHY berpidato dengan tema "Dengarkan Suara Rakyat" di Jakarta Convention Center pada Juni lalu.

AHY mengatakan persoalan politik identitas dan menjaga persatuan tersebut merupakan pesan paling penting dari pidatonya malam ini. Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute ini mengajak anak-anak muda meningkatkan pengabdian kepada negeri. "Inilah pesan yang paling penting malam ini. Mari kita jaga persatuan, mari kita terus tingkatkan bakti dan pengabdian kita kepada negara yang kita cintai ini," katanya.

Berita terkait

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

17 menit lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

21 jam lalu

Demokrat Bilang Prabowo Sedang Mendesain Struktur Kabinet, Sebut Ada Rencana Pemisahan Kementerian

Partai Demokrat sedang menyiapkan kadernya untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

AHY Tinjau Lahan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Ruang, Pastikan Administrasi Tak Bermasalah

23 jam lalu

AHY Tinjau Lahan untuk Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Ruang, Pastikan Administrasi Tak Bermasalah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berangkat ke Bandara Gorontalo, Sulawesi Utara pada Ahad dini hari, 5 Mei 2024. AHY akan mengunjungi calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak semburan abu vulkanik Gunung Ruang, Tagulandang, Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

2 hari lalu

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN memastikan tidak ada permasalahan lahan untuk pembangunan runway Bandara VVIP di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

2 hari lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

2 hari lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

5 hari lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

5 hari lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya