Fahri Hamzah Kritik MUI Jabar yang Tolak #2019GantiPresiden
Reporter
Ryan Dwiky Anggriawan
Editor
Juli Hantoro
Jumat, 3 Agustus 2018 18:57 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kecewa dengan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait penolakan mereka terhadap aksi #2019GantiPresiden menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Jawa Barat. Menurut Fahri, aksi tersebut adalah gerakan rakyat sehingga tidak boleh dilarang-larang.
Baca juga: Kata Panitia Soal Aksi #2019GantiPresiden di Depan Gerai Markobar
"Masak orang punya aspirasi dilarang? Kan beraspirasi itu legal," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 3 Agustus 2018.
Masyarakat, kata Fahri, memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap bagaimana seharusnya pemerintahan bekerja. Ia berujar gerakan untuk tidak mendukung pemerintahan harus diperbolehkan sama halnya dengan gerakan mendukung pemerintah.
"Orang kampanye dukung pemerintah boleh, masak kampanye tolak pemerintah gak boleh?" kata dia.
Sebelumnya, MUI Provinsi Jawa Barat mengimbau semua pihak bisa menahan diri terkait dengan dinamika kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok di masyarakat dengan mengusung tagar #2019GantiPresiden.
"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro atau yang kontra. Imbauan ini semata-mata MUI buat untuk menghindari kemaslahatan," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat H.M. Rafani Akhyar di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018.
Baca juga: Orasi #2019GantiPresiden di Depan Markobar, Ini Reaksi Pemiliknya
Fahri juga menggarisbawahi hendaknya pemerintah menyikapi kritik dengan kepala dingin. "Dibikin relax gitu loh, dibikin santai, anggap saja normal, naratif kontra naratif namanya, kalau tidak setuju dengan satu pendapat keluarkan pendapat lain. Kalau tidak setuju dengan satu gerakan bikin gerakan lain. Begitu caranya dalam demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahri mengatakan sistem demokrasi di Indonesia saat ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dimana kritik terhadap pemerintah boleh dilakukan demi kemaslahatan bersama.
"Zaman orde baru dulu kita ga boleh ngomong begitu (kritik pemerintah), mati kita. Sekarang kan bebas kita mau ganti siapa saja boleh kok," ucap Fahri.
