TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat menyesalkan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait dengan aksi #2019GantiPresiden oleh kelompok massa tertentu menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Jawa Barat.
Baca juga: Kata Panitia Soal Aksi #2019GantiPresiden di Depan Gerai Markobar
"Pernyataan tersebut kami nilai malah semakin menambah panasnya suhu politik saat ini. Seharusnya MUI Jawa Barat bisa menjadi penyejuk bukan malah membuat suasana semakin panas," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis, 2 Agustus 2018.
Menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan pendapat di muka umum, dan selama ini tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut. Dia menambahkan, gerakan #2019GantiPresiden dijamin konstitusi sehingga tidak ada masalah bila masyarakat, yang ingin adanya perubahan, menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.
"Perlu digarisbawahi bahwa gerakan ini adalah hak rakyat yang dijamin oleh konstitusi," ujarnya. Ia berharap imbauan tersebut tidak menjadi sikap resmi MUI Jawa Barat. Namun hal itu menjadi pernyataan pribadi pengurus MUI Jawa Barat.
"Kami mengharapkan semoga saja pernyataan atau imbauan tersebut tidak mewakili lembaga MUI yang terhormat, tapi pernyataan pribadi, bukan dari pengurus MUI Jawa Barat," ucapnya.
Baca juga: Orasi #2019GantiPresiden di Depan Markobar, Ini Reaksi Pemiliknya
Sebelumnya, MUI Provinsi Jawa Barat mengimbau semua pihak bisa menahan diri terkait dengan dinamika kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok di masyarakat dengan mengusung tagar #2019GantiPresiden.
"Kami mengeluarkan imbauan ini untuk pihak yang pro atau yang kontra. Imbauan ini semata-mata MUI buat untuk menghindari kemaslahatan," kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat H.M. Rafani Akhyar di Bandung, Rabu, 1 Agustus 2018.
