Buru 7 Sisa Anak Buah Santoso, Polri Perpanjang Operasi Tinombala

Reporter

Andita Rahma

Kamis, 19 Juli 2018 21:08 WIB

10-nas-operasiTinombala

TEMPO.CO, Jakarta-Kepolisian RI kembali memperpanjang masa tugas Operasi Tinombala selama tiga bulan ke depan untuk memburu sisa-sisa bekas anak buah Santoso. Perpanjangan masa tersebut terhitung mulai Juli sampai September 2018.

Sebelumnya, polisi telah melakukan evaluasi terhadap operasi tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pun memutuskan untuk melanjutkan masa operasi.

Baca: Kapolri Tito Karnavian Pastikan Operasi Tinombala Belum Berakhir

"Kami sudah perpanjang kembali masa Operasi Tinombala selama 3 bulan ke depan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di gedung DPR-MPR, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Juli 2018.

Operasi Tinombala melibatkan gabungan pasukan Polri-TNI untuk meringkus sisa-sisa teroris kelompok Santoso di Poso. Kini Operasi Tinombala melibatkan Kopassus dan Brimob Polri untuk memburu 7 teroris tersisa dari kelompok Santoso itu.

Nama teroris yang tersisa adalah Ali Muhammad alias Ali Kalora alias Ali Ambon, Muhammad Faisal alias Namnung alias Kobar, Qatar alias Farel, Nae alias Galuh, Basir alias Romzi, Abu Alim, dan Kholid.

Simak: Operasi Tinombala di Poso Diperpanjang, 7 Teroris Masih Dikejar

Satuan Tugas Tinombala awalnya dibentuk untuk melumpuhkan dan menangkap jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin Santoso. Santoso telah tewas setelah baku tembak dengan satuan tugas Tinombala pada 18 Juli 2016.

Setelah kematian Santoso, sejumlah anak buahnya berturut-turut turun gunung. Kekuatan mereka pun diduga semakin lemah. Ada yang menyerahkan diri, ada yang ditangkap karena kelelahan atau tewas.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

23 menit lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

14 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

20 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya