Adhyaksa Dault memberi sambutan saat menggelar Upacara HUT RI Ke-71 saat berlangsungnya Jambore Nasional X di Cibubur, Jakarta. FOTO/Humas Kwarnas
TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menolak memberi jawaban saat ditanya soal permintaan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi agar memundurkan jadwal penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Gerakan Pramuka hingga akhir 2018.
“Apa lagi? Tempo mau framing apa lagi?” kata Adhyaksa langsung menutup sambungan teleponnya, Rabu, 18 Juli 2018.
Pada 17 Juli 2018 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui surat bernomor 7.17.15/SET/VII/2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto meminta Adhyaksa untuk memundurkan jadwal penyelenggaraan Munas Pramuka hingga akhir 2018.
“Seusai pelantikan gubernur dan wali kota serta bupati di sejumlah daerah, dengan tujuan untuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan kwartir daerahnya masing-masing,” demikian tulis surat tersebut.
Gatot Dewabroto dalam surat itu juga menjelaskan Kemenpora sesuai kewenangannya sepenuhnya tetap mendorong perkembangan dan optimalisasi kegiatan Gerakan Pramuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, tulis surat itu, atas dasar berbagai pertimbangan dan bahwasannya di sejumlah daerah baru saja berlangsung pilkada, serta dipandang perlunya konsultasi dan optimalisasi peranan Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) sebagaimana diatur dalam pasal 33 UU Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010, maka penyelenggaraan Munas Pramuka di Kendari diminta diundur waktunya di sekitar menjelang akhir tahun 2018.
Awal surat tersebut juga menjelaskan bahwa Kemenpora mendapat informasi penyelenggaraan Munas Gerakan Pramuka pada 18-22 September 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara, dari berbagai sumber.
Salah seorang pejabat di Kemenpora menjelaskan bahwa Adhyaksa Dault sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan Menpora Imam Nahrawi mengenai rencana Munas 2018 di Kendari. Padahal, Kemenpora adalah kuasa pemegang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Kwarnas Pramuka.
Selain itu Menpora adalah pimpinan Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Jika Adhyaksa Dault tetap bersikukuh menyelenggarakan Munas Pramuka di Kendari pada 18-22 September 2018, menurut Gatot Dewabroto, sama artinya mengabaikan permintaan pemerintah.
“Berarti mereka mengabaikan permintaan pemerintah. Ketua Kwarnas kan pernah di birokrasi dan pernah mengetahui hak dan kewajiban pemerintah. Yang jelas kami tidak melarang, tetapi menunda,” kata Gatot kepada Tempo, 17 Juli 2018.
