TEMPO Interaktif, Batam:Ratusan guru agama di Kota Batam mendatangi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam hari ini untuk menanyakan nasib mereka. Para guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Departemen Agama Kota Batam merasa dizalimi ketidakadilan soal gaji dibanding rekan sekerjanya yang di bawah Departermen Pendidikan."Kami juga guru kok, mengapa harus ada perbedaan soal pendapatan," kata Koordinator Forum Komunikasi Guru, Umar Hassan, di hadapan anggota Dewan yang menerima kedatangan mereka yang mengenakan pakaian pegawai negeri sipil.Umar Hassan mengeluarkan selembar kertas berisikan Undang-Undang Guru dan Dosen Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Mereka menggarisbawahi pasal 6 UU tersebut yang menyebutkan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional."Bila guru saja disekat-sekat dan ada diskriminasi, gimana anak didik bisa menjadi manusia yang berilmu dan beriman," kata Umar berapi-api. Umar mengemukakan bahwa Pemerintah Kota Batam menganggarkan dana senilai Rp 42 miliar untuk tunjangan guru dan insentif. "Tapi sudah dua tahun enggak pernah terima insentif itu," lanjut Umar yang telah mengajar di Sekolah Agama Iskandar Mudam, Batam, 12 tahun lamanya.Menurutnya, sebanyak 174 guru agama di Kota Batam iri hati dengan guru di bawah naungan Dinas Pendidikan yang menerima gaji jauh lebih besar, juga mendapat insentif.Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Hardi, mengatakan akan menyampaikan keluhan para guru agama itu ke Pemerintah Kota Batam. "Jadi tunggu dulu hasil mufakat antara Pemko Batam dan Dinas Pendidikan," kata Hardi.Tapi Hardi mendukung agar guru agama dilebur ke Dinas Pendidikan, sehingga ada anggaran satu pintu. Menurutnya, hal ini merupakan dilema, di satu sisi gaji guru agama dari Departemen Agama, sedangkan kedudukan mereka adalah guru. "Masukkan ke Dinas Pendidikan sajalah," kata Hardi kepada Tempo.Rumbadi Dalle