Bawaslu Catat Belum Ada Partai yang Daftar Caleg di Jawa Tengah

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 17 Juli 2018 05:30 WIB

Petugas pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR menunggu kedatangan pendaftar di gedung KPU, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Menurut Ketua KPU Arief Budiman biasanya partai politik mendaftar pada menit-menit akhir. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mendapati belum ada partai politik yang mendaftarkan calon legislator atau caleg-nya di Jawa Tengah.

Baca juga: Rekapitulasi Sementara Daftar Caleg KPU, PKB dan Nasdem Terbanyak

"Ini rekor, laporan dari Jawa Tengah, belum ada satu pun partai yang mendaftar," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Padahal, hari pendaftaran menyisakan satu hari lagi, yaitu pada Selasa, 17 Juli 2018 hingga pukul 24.00 WIB.

Berdasarkan data yang diperoleh Bawaslu, ada sekitar enam parpol yang telah mendaftarkan caleg di Kalimantan Timur dan Gorontalo. Lima partai telah mendaftar di Sulawesi Tenggara. Adapun di Sulawesi Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Bali, DKI Jakarta, Bali, Jambi, dan Banten, empat partai telah mendaftar.

Selanjutnya, tiga partai telah mendaftarkan calegnya di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan riau, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Aceh. Dua parpol mendaftar di Sulawesi Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Barat, Maluku Utara, Yogyakarta, dan Sulawesi Barat. Selain itu, di Sulawesi Utara, Maluku, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara, baru satu partai yang mendaftar.

Advertising
Advertising

Untuk nama parpol, NasDem tercatat sebagai partai yang paling banyak mendaftar dengan 27 provinsi. Setelahnya, Perindo tercatat mendaftar di 14 provinsi, Gerindra tujuh provinsi, PKS enam provinsi, PAN dan PSI lima provinsi, PKB dan Golkar empat provinsi, PDIP dan Hanura tiga provinsi; Garuda, Demokrat, dan PPP dua provinsi; serta Berkarya dan PBB satu provinsi. "PKPI belum melakukan pendaftaran di seluruh provinsi," ujar Afifuddin.

Baca juga: KPU Kebut Verifikasi Berkas Caleg Setelah Pendaftaran Ditutup

Kondisi tersebut tidak berbeda jauh dengan pendaftaran caleg di tingkat nasional. Hingga Senin sore, 16 Juli 2018, baru Nasdem yang mendaftarkan calonnya ke KPU. Itu pun, setelah melalui pemeriksaan berkas, berkas 24 daerah pemilihan Partai Nasdem dikembalikan oleh KPU lantaran belum memenuhi persyaratan.

Oleh karena itu, Afifuddin meyakini akan adanya puncak kepadatan pada hari terakhir pendaftaran caleg. Atas potensi peningkatan volume pendaftar pada hari terakhir pendaftaran itu, ia menyatakan perlunya langkah antisipasi dari KPU untuk meningkatkan pelayanan dalam proses pendaftaran di hari terakhir.

"Kepastian dan kecepatan akses sistem informasi pencalonan (Silon) untuk digunakan setiap partai politik menjadi kunci untuk mengejar waktu pendaftaran," tutur Afifuddin.

Berdasarkan laporan dari LO partai politik, Afifuddin mengatakan Silon menjadi salah satu hal yang dikeluhkan dalam fase pendaftaran caleg. Parpol kerap kesulitan dalam mengunduh formulir dan memasukkan data calon ke dalam Silon. Akibatnya, parpol membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda pendaftarannya.

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

1 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

1 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

3 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

4 hari lalu

Caleg Ini Minta Maaf Hadir Daring di Sidang MK Gara-gara Erupsi Gunung Ruang

Pemohon sengketa pileg hadir secara daring dalam sidang MK karena bandara di wilayahnya tutup imbas erupsi Gunung Ruang.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

7 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

7 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya