OTT di Rumah Idrus Marham, KPK Sita Rp 500 Juta

Jumat, 13 Juli 2018 20:29 WIB

Suasana rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Sebelumnya dikabarkan KPK melakukan OTT terhadap seorang anggota DPR di rumah tersebut. TEMPO/RYAN DWIKY ANGGRIAWAN

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap seorang anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari Partai Golkar. Komisi ini membidangi energi dan sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Kabar yang beredar menyebutkan politikus yang ditangkap itu berinisial EMS.

Baca: Begini Kronologi OTT Anggota DPR di Rumah Idrus Marham

Dari informasi yang beredar, politikus perempuan ini ditangkap di rumah Menteri Sosial Idrus Marham, yang juga pentolan Partai Golkar. Dalam penangkapan itu, KPK menangkap sembilan orang. Selain menangkap si anggota DRP, KPK juga mencokok staf ahli dan sopir.

"Ditemukan bukti-bukti telah terjadi transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara senilai Rp 500 juta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi, Jumat, 13 Juli 2018. Namun dia belum mau merinci lebih detail hingga ada hasil pemeriksaan awal.

Simak juga: Tangkap Anggota DPR di Rumah Idrus Marham, KPK Cokok 9 Orang

Advertising
Advertising

Agus menuturkan KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan kerja Komisi VII DPR. Menurut dia, operasi tangkap tangan (OTT) ini bermula dari laporan masyarakat. "Saat di-crosscheck ke lapangan ditemukan bukti-bukti telah terjadinya transaksi antara pihak swasta dan penyelenggara negara," ucapnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa politikus DPR ini ditangkap KPK di rumah Menteri Sosial sekaligus politikus Golkar, Idrus Marham. Dari pesan berantai yang beredar di layanan percakapan WhatsApp, anggota DPR ini ditangkap ketika menghadiri acara ulang tahun salah satu anak Idrus. Saat ini, wartawan masih menunggu di rumah dinas Idrus di Kompleks Widya Candhra, Senayan, Jakarta Selatan.

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

3 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

4 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

4 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

6 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

8 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya