PKB Berkemungkinan Evaluasi Dukungan ke Jokowi, Golkar Konsisten

Jumat, 13 Juli 2018 09:12 WIB

Gaya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama beberapa kader saat menyampaikan keterangan pers setelah memantau hasil hitung cepat (quick count) pilkada serentak di 171 daerah di gedung DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya akan konsisten berada di koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ace mengatakan keputusan itu sudah ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2016 dan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) 2017.

"Partai Golkar insya Allah akan tetap istiqomah dan konsisten berada dalam barisan koalisi partai pendukung Pemerintahan Jokowi," kata Ace kepada Tempo, Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Soal Cawapres, Muhaimin: PKB dan Golkar Bisa Tinggalkan Jokowi

Ace sekaligus menyanggah pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Sebelumnya, Muhaimin mengatakan, ada kemungkinan PKB dan Golkar mengevaluasi dukungan kepada Jokowi di pemilihan presiden 2019.

Muhaimin menuturkan, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pekan lalu, kedua partai sepakat membangun koalisi yang lebih produktif di pemerintahan Jokowi. "Kedua, sama-sama berkeinginan mendukung. Saya dukung Airlangga, dia dukung saya," kata dia.

Nama Muhaimin dan Airlangga sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat calon wakil presiden Jokowi untuk pilpres 2019. Muhaimin mengajukan dirinya sebagai kandidat cawapres, adapun Airlangga disorongkan oleh kader Golkar. Kontestasi keduanya pun kerap diperkirakan menjadi faktor yang bisa membuat koalisi Jokowi pecah.

Baca: Demokrat Pertimbangkan Ajakan Golkar untuk Gabung Koalisi Jokowi

Advertising
Advertising

Saat ditanya apa rencana selanjutnya jika tak ada yang dipinang Jokowi antara dirinya dan Airlangga, Muhaimin pun menjawab akan bertemu dan mengevaluasi hal itu. "Nanti kumpul lagi, bagaimana evaluasinya," kata Muhaimin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Muhaimin pun tak menampik saat ditanya kemungkinan membentuk poros baru di luar koalisi pendukung Jokowi. Menurut dia, semuanya mungkin saja dalam politik.

Menurut Ace, persoalan cawapres tak dibahas dalam pertemuan Golkar dan PKB pekan lalu. Dia berujar pertemuan itu hanya menyepakati dukungan kepada Jokowi. "Lebih dari itu kami tidak membahasnya," ujar Ace.

Ace menambahkan, dia memaklumi setiap partai memiliki aspirasi masing-masing. Ace berpendapat Jokowi akan melibatkan semua partai pendukungnya untuk membicarakan setiap aspirasi yang ada.

Baca: Ditawari ke Golkar, TGB: Itu Spontan dari Abang ke Adik

"Saya kira Pak Jokowi akan mengajak partai untuk membahas dan membicarakannya dengan penuh kekeluargaan dan kebersamaan tanpa harus ada yang merasa ditinggalkan," kata Ace.

Berita terkait

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

17 menit lalu

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

10 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

12 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Mad Romli Optimistis Bisa Menang di Pilkada Tangerang karena Airin Effect

17 jam lalu

Mad Romli Optimistis Bisa Menang di Pilkada Tangerang karena Airin Effect

Ketua DPD Golkar Tangerang Mad Romli meyakini bisa menang di Pemilihan Bupati Tangerang 2024 meski tidak didukung partainya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

18 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

20 jam lalu

DPP PKB Sedang Rekrutmen Figur Ketua Harian, Ini Syaratnya

PKB menyatakan susunan kepengurusan periode 2024-2049 yang beredar di publik belum final.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

21 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya