TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada serentak 2018), yang digelar pada Rabu, 27 Juni 2018, menurut pemerintah, berjalan lancar.

"Secara umum tak ada masalah, lancar, dan aman," ujar Tjahjo seusai acara apel aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri di kawasan Silang Monas, Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.

Baca: Pilkada Serentak 2018, Simak Meme Jenaka yang Bertebaran

Tjahjo mengatakan pemerintah akan melihat tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak kemarin. Selain itu, pemerintah menunggu apakah ada laporan mengenai kasus politik uang. "Bawaslu nanti melihat masih ada atau tidak kampanye yang mengujar kebencian," katanya.

Menurut Tjahjo, pemerintah saat ini masih menunggu laporan lengkap pelaksanaan pilkada. Laporan itu, kata dia, akan menjadi bekal pemerintah menghadapi pemilu 2019. "Ini (untuk) persiapan pileg dan pilpres tahun depan," ucapnya.

Baca: PDIP Legawa Tak Bisa Menang di 7 dari 17 Pemilihan Gubernur

Tjahjo menilai pelaksanaan pilkada serentak kemarin juga berjalan secara demokratis. Selain itu, aparat negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), kepolisian, serta ASN, dapat menjaga netralitas dalam pesta demokrasi tersebut. "Kalau toh ada satu-dua yang harus kami beri sanksi, ya itu, proses untuk mempersiapkan pileg dan pilpres tahun depan," tuturnya.

Dalam sambutannya, Tjahjo menilai pilkada serentak kali ini merupakan ujian bagi pemerintah. Sebab, menurut dia, suasana pilkada kemarin sudah seperti suasana pemilu legislatif dan presiden. "Tapi masyarakat kita cukup dewasa sehingga tidak ada gangguan sekecil apa pun di pilkada ini," ujarnya.

Baca: Surya Paloh: Kemenangan Calon NasDem di Pilkada Melebihi Target

Pilkada serentak 2018 digelar di 171 daerah, dengan perincian dari 34 provinsi di Indonesia, 17 di antaranya memilih gubernur, 39 kota memilih wali kota, dan 115 kabupaten memilih bupati.