INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertukar pikiran menghadapi pilkada serentak. Keduanya sepakat agar penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dan aparat (Apatur Sipil Negara, Polri dan TNI) bisa netral.

Pada 27 Juni 2017, masyarakat akan menentukan pilihannya untuk gubernur, bupati, dan walikota di 171 daerah. Zulkifli meminta penyelenggara pilkada serentak untuk jujur dan adil, serta transparan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Banyak masukan dari masyarakat untuk pentingnya netralitas aparat kita," katanya usai pertemuan dengan Prabowo Subianto yang berlangsung di rumah dinas Ketua MPR, Senin, 25 Juni 2018. Ikut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, anggota DPR/MPR Yandri Susanto dan Mulfachri Harahap.

Menurut Zukifli, Kapolri dan Panglima TNI sudah menegaskan bahwa aparat harus netral. "Netralitas aparat itu harus dilakukan, karena polisi kita adalah polisi Merah Putih, dan TNI kita adalah TNI Merah Putih. Bukan Polri atau TNI kandidat tertentu," ucap Zulkifli.

Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan, juga meminta seluruh aparatur negara untuk netral agar pilkada serentak ini bisa berkualitas dan legitimate. Zulhasan kembali mengatakan, dalam pilkada pilihan boleh berbeda, tetapi Merah Putih tetap sama. "Jaga persatuan dan kesatuan kita," katanya.

Prabowo Subanto mendukung pernyataan Ketua MPR. "Saya ikut memperkuat imbauan Ketua MPR. Pilkada 27 Juni nanti dan pemilihan-pemilihan selanjutnya adalah wujud dari demokrasi," ujarnya.

Demokrasi, menurut Prabowo, memungkinkan pergantian pimpinan secara damai dengan asas bisa memimpin dengan ijin rakyat. "Kalau memimpin tanpa keinginan rakyat maka tidak ada legitimasi," ujarnya.

Prabowo percaya rakyat tidak mungkin ditakut-takuti, diintimidasi dengan cara-cara kekerasan. "Pergantian pimpinan adalah hal yang biasa," ucapnya.

Prabowo juga berharap jajaran kepolisian dan TNI tidak membela salah satu pihak dalam pilkada serentak nanti. "Adik-adik saya yang aktif di Polri dan TNI adalah Bhayangkari negara. Janganlah institusi dan lembaga yang penting dan menentukan ini menjadi pembela salah satu pihak," katanya. (*)