TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menjelaskan maksud pernyataan pemimpinnya, Prabowo Subianto, yang menganjurkan masyarakat menerima suap berupa sembilan bahan pokok atau uang menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). "Konteksnya, kalau ada orang yang nyogok, jangan dipilih," katanya saat dihubungi, Sabtu, 23 Juni 2018.

Menurut Ferry, pemberian suap kepada masyarakat membuktikan calon kepala daerah itu memiliki kepentingan terselubung. Pemimpin seperti itu tidak akan memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Baca:
Prabowo Diminta Tarik Anjuran agar Warga ...
Prabowo Anjurkan Masyarakat Terima Uang ...

Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Andre Rosiade menuturkan anjuran Prabowo juga akan merugikan pelaku suap. "Pelaku suap jadi rugi kalau uangnya diterima masyarakat, tapi tidak dipilih," ujarnya. Harapannya, pilkada akan tetap bersih lantaran para pelaku suap takut merugi.

Sebelumnya, Prabowo menganjurkan masyarakat menerima suap melalui video yang diunggah di akun Facebook resmi miliknya pada Kamis, 21 Juni. Mantan Komandan Pasukan Khusus itu mengatakan bahan makanan atau uang suap itu pada dasarnya hak rakyat. Dia meyakini duit itu adalah uang haram yang diambil dari hak masyarakat.

"Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia. Karena itu, saya anjurkan, kalau rakyat dibagi sembako, diberi uang, terima saja karena itu hak rakyat," ucapnya.

Baca:
Prabowo Galang Dana, Begini Aturan KPU Soal ...
Prabowo Galang Dana Masyarakat untuk Biayai Pilkada

Namun Prabowo mengingatkan masyarakat agar pemberian bahan pangan dan uang itu tidak mempengaruhi pilihan saat pencoblosan. "Pada saat menentukan pilihan, di depan tempat pemilihan, gunakan hati nuranimu, pilih sesuai hati dan pikiran," tuturnya.

Pernyataan Prabowo mendapat tanggapan negatif dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Prabowo dianggap mencederai demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu karena membenarkan praktik politik uang. Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta meminta Prabowo menarik ucapannya tersebut.