Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai pemerintah tengah mencari pembenaran dari pengangkatan Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Sebagian kalangan menilai pengangkatan itu menabrak aturan karena Iriawan masih aktif sebagai anggota polisi. Sebagian lainnya menyoroti netralitas si penjabat gubernur karena ada peserta pemilihan kepala daerah itu yang juga berasal dari Polri.

Baca:
Mutasi Pati Polri, Iriawan Jadi Sekretaris Utama Lemhanas

"Karena sulit menemukan pembenaran, walhasil Istana secara oportunistik melihat ke belakang mencari persamaan dan preseden dari kebijakan Presiden SBY," ujar Rachland dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 19 Juni 2018.

Baca berita sebelumnya:
Polemik Pelantikan M. Iriawan, Ngabalin Bandingkan Era SBY

Rachland menilai sikap membandingkan pelantikan pejabat gubernur ini juga tak biasa. Menurut Rachland, biasanya Presiden Jokowi dan para pendukungnya selalu berusaha membedakan diri dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam kasus ini, kata Rachland, istana justru ingin mencontohkan pelantikan pejabat gubernur di era SBY. Dia berujar, pemerintahan saat ini mencari persamaan dengan kebijakan Presiden SBY saat pengangkatan dua perwira tinggi TNI, yakni Mayor Jenderal Setia Purwaka dan Mayor Jenderal Tanri Ali.

“Kebiasaan membedakan diri itu berubah bila keperluan mencari pembenaran atas kebijakan yang salah dirasa mendesak,” ucapnya.

Baca juga:
Partai Demokrat Bakal Ajukan Hak Angket Ihwal Pelantikan M. Iriawan

Rachland menjelaskan pelantikan Setia Purwaka dan Tanri Ali di masa Presiden Yudhoyono tak melanggar aturan. Sebab, kata dia, kedua perwira itu sudah alih status dari militer ke sipil saat diangkat. "Ini berbeda dengan Pj Gubernur Jabar yang hingga hari ini masih berstatus Perwira Polisi aktif,” tuturnya.