DPR: Pelarangan WNI ke Israel Konsekuensi Mendukung Palestina

Minggu, 3 Juni 2018 11:58 WIB

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen memberi keterangan usai melakukan rapat konsultasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2015.TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai penolakan visa warga negara Indonesia (WNI) oleh Israel tidak perlu menjadi polemik. Menurut dia, penolakan itu adalah konsekuensi Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina dan pelarangan warga Israel masuk ke Indonesia.

"Penolakan visa WNI ini merupakan konsekuensi, dalam kaitan Indonesia yang juga pernah menolak visa warga Israel, dan Indonesia sampai sekarang masih konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," kata Taufik, di Jakarta, Ahad, 3 Juni 2018.

Baca: Palestina Bela Turis Indonesia yang Tak Bisa Masuk Israel

Selain itu, tidak adanya hubungan diplomatik dengan Israel, Taufik menilai, membuat Israel tak memerlukan negosiasi untuk menyelesaikan persoalan ini. "Kami berharap, penolakan visa WNI oleh Israel ini tidak berpengaruh pada konsistensi kita mendukung kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Taufik menegaskan, penerimaan, penundaan atau bahkan penolakan permohonan visa warga negara lain yang akan berkunjung merupakan kewenangan setiap negara. Menurut dia, penolakan visa WNI justru merugikan Israel karena banyaknya wisatawan Indonesia yang berwisata ke Israel.

Advertising
Advertising

Politikus Partai Amanat Nasional ini menilai Israel telah melanggar Resolusi PBB yang menyebutkan bahwa Masjid Al Aqsa di Yerusalem merupakan situs suci umat Islam dan warisan dunia. "Seharusnya bisa dikunjungi oleh seluruh orang dari berbagai belahan dunia," ujarnya.

Baca:WNI Tak Bisa Masuk Israel, Kemenlu Minta Masyarakat Maklum

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pada pertengahan Mei lalu, Pemerintah Indonesia melarang warga Israel mengunjungi Indonesia. Dia mengatakan alasan penolakan visa terhadap 53 warga negara Israel yang akan ke Indonesia sangat sensitif.

"Tentang 53 orang warga negara Israel yang ditolak visanya itu benar. Itu adalah hasil keputusan clearing house yang kita lakukan. Alasannya itu tidak dapat kami sampaikan. Ini masalahnya sensitif," ujar Yasonna, di kantor Kementerian Luar Negeri, pada Jumat 1 Juni 2018.

Yasonna mengatakan visa yang ditolak atau diterima adalah kewenangan negara terutama terkait Israel. Kata dia, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab itu, Yasonna menilai penolakan visa sembilan WNI yang hendak masuk Israel merupakan kewenangan Israel.

Berita terkait

Mahathir Mohamad Kecam Kemunafikan Eropa atas Perang di Gaza

2 jam lalu

Mahathir Mohamad Kecam Kemunafikan Eropa atas Perang di Gaza

Mahathir Mohamad melihat kemunafikan Eropa yang pada dasarnya mendukung perang genosida Israel terhadap Palestina.

Baca Selengkapnya

Diboikot karena Dukungan terhadap Israel, Carrefour Tutup Cabang Yordania

4 jam lalu

Diboikot karena Dukungan terhadap Israel, Carrefour Tutup Cabang Yordania

Karena boikot, pemegang waralaba Carrefour di Timur Tengah menutup semua cabang di Yordania dan menggantinya dengan merek lokal.

Baca Selengkapnya

Hamas: Pemilu AS tidak Berpengaruh pada Gaza

8 jam lalu

Hamas: Pemilu AS tidak Berpengaruh pada Gaza

Pejabat tinggi Hamas, Usamah Hamdan, menggarisbawahi bahwa siapa pun yang memenangi pemilu AS, situasi di Gaza tidak akan berubah.

Baca Selengkapnya

Israel Marah atas Seruan 50 Negara di PBB untuk Embargo Senjata

9 jam lalu

Israel Marah atas Seruan 50 Negara di PBB untuk Embargo Senjata

Jika embargo senjata diterapkan, Israel diyakini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang tetangga-tetangganya sehingga perang bisa dihentikan.

Baca Selengkapnya

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

12 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

3.000 Orang Tewas di Lebanon dalam Perang Israel Hizbullah, Mayoritas Warga Sipil

13 jam lalu

3.000 Orang Tewas di Lebanon dalam Perang Israel Hizbullah, Mayoritas Warga Sipil

Sebanyak 3.000 orang di Lebanon tewas dalam perang antara Israel melawan Hizbullah. Sebagian besar korban tewas adalah warga sipil.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

14 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

15 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

15 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

16 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya