TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan lembaga yang dia pimpin menjadi jembatan antar kementerian dalam mendiskusikan kebijakan negara.

“Kami mencari cara berkomunikasi sehingga persoalan jadi lebih terang,” kata Moeldoko kepada Majalah Tempo edisi 5 Maret 2018. Mantan Panglima TNI ini diangkat Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Januari 2018.

Baca: Kata Moeldoko Soal Perpres Pelibatan TNI dalam Soal Terorisme

Ia mencontohkan jembatan antar kementerian itu terlihat perannya saat polemik impor beras. Ia mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Bulog Djarot Kusumayakti, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

Saat itu gagasan Kementerian Pertanian adalah menuju swasembada pangan. Sedangkan gagasan Kementerian Perdagangan adalah menjaga agar harga beras tidak mahal. Pertemuan itu menghasilkan keputusan impor beras.

Meskipun begitu, Moeldoko berpendapat impor tidak tepat waktu karena sudah mendekati panen raya. “Untuk itu, kami mengambil kebijakan, begitu beras impor datang, langsung masuk gudang dan kami kunci.”

Moeldoko mengatakan dirinya juga pernah menjadi jembatan komunikasi antara Kementerian Pertanian dan Bulog soal belanja beras. Saat itu Kementerian Pertanian menyebut sudah panen besar sedangkan Bulog tidak sependapat. "Akhirnya Menteri Pertanian mengajak sama-sama ke lapangan. Bulog sudah bawa duit. Begitu ada barang, langsung tebas (borong)," kata dia.

Baca: Moeldoko: Presiden Jokowi Segera Teken Perpres Pencegahan Korupsi

Menurut Moeldoko, KSP harus bisa menjembatani berbagai proyek strategis nasional serta program andalan Presiden, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. “Ternyata di lapangan tidak berjalan mulus. Kami cari di mana sumbatannya.”

Moeldoko mengatakan ia masih harus menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan yang terbangun dalam sebuah unit kerja. Medan tempur saat ia menjadi tentara dan berada di pemerintahan sangatlah berbeda.

Menurut Moeldoko, medan di pemerintahan banyak ranjaunya. Ada regulasi dan instrumen-instrumen lain yang tidak boleh coba-coba ditabrak. "Kalau sembrono, akan menabrak ranjau.”