Panglima TNI dan DPR Akan Bahas Pelibatan Militer dalam Terorisme

Reporter

Muhammad Hendartyo

Editor

Arkhelaus Wisnu Triyogo

Kamis, 24 Mei 2018 11:53 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan agenda membahas pencegahan dan penanggulangan terorisme di kantor Presiden, 22 Mei 2018. Ratas itu merupakan salah satu upaya pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto akan membahas pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat tersebut akan berlangsung pada pukul 12.00 WIB. "Iya benar, Panglima TNI akan ke DPR," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sabrar Fadhilah saat dihubungi, Kamis, 24 Mei 2018.

Dalam jadwal DPR, rapat juga akan membahas soal rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme. Namun Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari belum mengetahui pasti soal agenda pembahasan pembentukan Koopssusgab dalam rapat itu.

Baca: Kapolri: Pelibatan Koopssusgab Seperti Operasi Tinombala di Poso

Namun Abdul Kharis tak menutup kemungkinan akan ada pembahasan soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. "Aku tidak tahu. Yang di komisi ya yang tadi aku kirim. Soal anggota mempertanyakan Koopssusgab itu pasti, karena Koopssusgab belum pernah dibahas dengan Komisi I," ucap Abdul Kharis saat dihubungi.

Abdul Kharis juga menyebutkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi akan hadir dalam rapat tersebut. Rapat tersebut akan membahas soal BSSN dalam mendeteksi jaringan teroris.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pembentukan Koopssusgab TNI untuk penanganan terorisme. Pasukan ini beranggotakan 90 prajurit elite dari satuan-satuan khusus TNI.

Baca: JK: Pasukan Koopssusgab TNI Beroperasi Sesuai Kebutuhan

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan Koopssusgab telah diaktifkan kembali oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pengaktifan Koopssusgab ini, ucap Moeldoko, telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. "Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru mana pun dalam tempo yang secepat-cepatnya," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 Mei 2018.

Presiden Jokowi menuturkan pembentukan satuan antiteror Koopssusgab TNI untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Jokowi mengatakan Koopssusgab TNI baru akan diterjunkan dalam pemberantasan terorisme jika kepolisian sudah tidak sanggup menanganinya.

Panglima TNIDPRKoopssusgabTerorisme

Berita terkait

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

7 menit lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

8 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

8 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

17 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Rekomendasi