TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Albert Aris menuturkan bakal mengajukan saksi ahli dalam pemeriksaan kepolisian soal kasus dugaan pidana pemilu yang menjerat Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan wakilnya Chandra Wiguna.

"Kami akan mengajukan ahli agar perkara ini terang untuk menentukan citra diri itu tidak serta merta hanya dibatasi dengan nomor urut dan logo partai saja," ujar Albert di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Baca: Diperiksa Polisi, Sekjen PSI Siap Jadi Tersangka

Albert berpendapat definisi citra diri maknanya harus lebih luas dari nomor urut dan logo partai saja. Apalagi, kata dia, sampai hari ini, tidak ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjelaskan mengenai definisi dari citra diri tersebut.

Kalau memang citra diri hanya sebatas logo dan partai, kata Albert, semestinya banyak partai lain selain PSI yang bisa dikenai sanksi pidana. "Prinsipnya ada dua hal yang utama dalam sebuah ketentuan pidana. Pertama, ketentuan itu sifatnya harus ketat. Kedua, pidana itu sifatnya harus strict atau jelas," ujar Albert.

Kalau peraturan itu akhirnya bersifat karet dan digunakan untuk memukul kelompok tertentu saja, kata Albert, hal tersebut menjadi ketentuan yang tidak adil bagi PSI. Padahal, menurut dia, ketentuan pidana pemilu itu berkaitan dengan hak asasi manusia.

"Tentunya PSI sebagai partai baru kalau pun ada dugaan pelanggaran harus dibina, tidak dibinasakan," kata Albert. Oleh karena itu, dia berharap kepolisian bisa melihat duduk perkara ini lebih jernih.

Baca: Pengurus PSI Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri

Sebelumnya, Bawaslu melaporkan Raja Juli dan wakilnya Chandra Wiguna sebagai pelaku tindak pidana pemilu terkait pemasangan iklan partai PSI kepada polisi pada Kamis, 17 Mei 2018. Iklan tersebut diduga melanggar aturan pemilu karena dianggap berkampanye di luar jadwal.

Ketua Bawaslu Abhan berujar kedua orang tersebut menjadi terlapor karena memesan iklan yang dianggap mencuri start kampanye. Iklan tersebut dianggap melanggar karena memuat citra diri peserta pemilu berupa logo dan nomor urut partai. "Kampanye PSI masuk di poin citra dirinya," ujarnya.