TEMPO Interaktif, Jakarta:Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah gagal mencapai kata sepakat dalam penentuan 1 Syawal 1428 H. Tahun ini, sesuai pengumuman, Muhammadiyah tetap akan merayakan Idul Fitri pada 12 Oktober. Sedangkan NU masih belum memutuskan karena masih menunggu hilal."Dialog belum bisa menyamakan persepsi soal penentuan 1 Syawal untuk tahun ini. Waktunya terlalu singkat sedangkan untuk menyamakan dasar-dasar penentuan 1 Syawal dan hari besar lain butuh waktu tidak sebentar. Dialog akan dilanjutkan lagi setelah lebaran," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, Nazaruddin Umar, saat dihubungi Tempo, Selasa (2/9). Karena singkatnya waktu tersebut, maka dialog yang dihadiri oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua Lajnah Falakiyah NU KH Ghozalie Masroeri, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya sepakat akan diadakan dialog lanjutan setelah Lebaran tahun ini. "Kami memilih agak sedikit telat dan lama. Daripada cepat tapi tidak konstruktif. Karena yang diinginkan adalah penyatuan yang konstruktif," katanya. Muhammadiyah, tambah dia, karena sudah terlanjur mengumumkan 1 Syawal jatuh pada 12 Oktober, maka tetap akan merayakan lebaran pada tanggal tersebut. Sedangkan NU belum bisa menentukan 1 Syawal saat ini karena masih harus menunggu penampakan hilal minimal 2 derajat. "Sedangkan pemerintah akan memutuskan pada sidang Isbat pada tanggal 11 Oktober nanti," kata dia. Pertemuan yang diadakan di kantor pusat PBNU, Kramat Raya tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Antara lain, rekomendasi untuk menggelar pelatihan falakiah baik bagi ilmuwan maupun pimpinan ormas Islam. Menurut Umar, pelatihan falakiyah ini penting untuk menciptakan pengertian di lapisan bawah dengan cara mempertemukan metodologi yang berbeda. "NU dan Muhammadiyah sepakat untuk adakan pelatihan bersama tidak hanya ahli falakiyah tetapi juga tokoh pengambil keputusan agar dapat memberikan penjelasan lebih lugas pada umat," katanya. Rekomendasi kedua adalah perlunya penyusunan kalender hijriyah yang otonom dan terbebas dari kalender Masehi yang sekarang ini. "Kalau ingin hisab murni yah lakukan berdasarkan pendekatan qamariyah secara utuh," katanya. Bila menggunakan perhitungan hisab menggunakan kalender syamsiah banyak ditemukan kekurangan. "Kalender ini yang nanti akan menjadi patokan penentuan hari besar umat Islam lainnya,? kata dia. Agar sistem kalender hijriah ini dikenal, kata dia, Muhammadyah dan NU sepakat melakukan sosialisasi dan pengenalan kalender hijriyah melalui kurikulum. Rekomendasi keempat yang disepakati kedua belah pihak adalah agar dibuatkan dasar hukum formal dan materil kalender hijriyah. Sebab saat ini banyak produk hukum dan lembaga-lembaga syariah muncul di Indonesia yang menggunakan perhitungan berdasarkan kalender hijriyah. Ia menambahkan Menteri Agama Maftuh Basyuni telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi observer dan fasilitator dalam pertemuan lanjutan di kantor PP Muhammadiyah setelah lebaran. Menurut Umar, pemerintah memandang tidak ada lagi hambatan yang perlu diperdebatkan soal penentuan awal dan akhir qamariyah ini. Sebab pada dasarnya, kata dia, baik NU maupun Muhammadiyah bisa bersikap kompromis pada perbedaan penentuan 1 Syawal ini. "Saya tidak melihat ada hambatan. Hanya tinggal menentukan mana yang akan digunakan sebagai informasi maupun konfirmasi. Apakah hisab atau rukyat,? katanya. Ninin Damayanti