Rutan Mako Brimob Tanggung Jawab Kementerian Hukum dan HAM

Reporter

Friski Riana

Kamis, 10 Mei 2018 14:41 WIB

Mobil ambulance memasuki Markas Komando Brimob Kelapa Dua pasca kerusuhan yang terjadi di Rutan khusus teroris, Depok, Rabu, 9 Mei 2018. Tempo/Irsyan

TEMPO.CO, Bogor - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan bahwa rumah tahanan di Markas Komando atau Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, bukan tanggung jawab Polri. "Yang bertanggung jawab adalah Kementerian Hukum dan HAM," kata Syafruddin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Mei 2018.

Syafruddin mengatakan rumah tahanan itu merupakan Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba yang berada di lingkungan komplek Brimob. "Rumah tahanan seperti biasa layaknya rumah tahanan biasa. Kebetulan itu berada di dalam (komplek Brimob).” Penetapan Rumah Tahanan Brimob itu ditetapkan menjadi rumah tahanan umum pada 2006.

Baca: Rusuh Mako Brimob, Wiranto: Tidak Ada Negosiasi, Tapi Ultimatum ...

Penyelesaian pascakerusuhan di Rumah Tahanan Mako Brimob itu akan dilakukan secara komprehensif antara kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Polri, kata Syafruddin terlibat lantaran rumah tahanan berada di komplek Brimob, yang secara tidak langsung pengamanannya dilakukan oleh anggota Brimob.

Menurut Syafruddin, pihak kepolisian dan Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM sudah berkoordinasi sejak bulan lalu karena penghuni rumah tahanan itu saat ini sudah kelebihan kapasitas. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menambahkan bahwa pihak Ditjen PAS telah menyiapkan lokasi baru untuk napi teroris di LP Nusa Kambangan.

Advertising
Advertising

Kementerian Hukum dan HAM sudah menyiapkan lokasi baru untuk napi teroris di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. “Sudah dipersiapkan," kata Wiranto di waktu dan lokasi yang sama.

Baca: Pemuda Muhammadiyah: Hukum Aparat yang Melanggar di Mako ...

Insiden kerusuhan Mako Brimob pecah pada Selasa malam, 8 Mei 2018. Selama 36 jam, kerusuhan itu menewaskan satu tahanan teroris dan lima anggota kepolisian. Kelima anggota kepolisian yang gugur dalam kerusuhan di Mako Brimob itu ialah Inspektur Satu Luar Biasa Anumerta Yudi Raspuji, Ajun Inspektur Dua Luar Biasa Anumerta Deni Seadi, Brigadir Luar Biasa Anumerta Sandi Setyo Nugroho, Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Sukron Fadli, Brigadir Satu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamingkas.

Kepolisian membebaskan anggota Densus 88 Antiteror Brigadir Iwan Sarjana yang sempat disandera napi teroris di Mako Brimob Kelapa Dua Kamis sekitar pukul 00.00. Brigadir Iwan Sarjana dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Berita terkait

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

28 hari lalu

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini

Baca Selengkapnya

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

17 Februari 2024

Pungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas

Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

26 Desember 2023

513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi

Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

19 Desember 2023

KPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej

KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

15 November 2023

Wamenkumham Eddy Hiariej Terseret Korupsi, UGM : Sudah Bukan Bagian Kami

Sosok Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej belakangan menjadi sorotan atas kasus dugaan korupsi yang melilitnya.

Baca Selengkapnya

Irjen Imam Widodo jadi Komandan Brimob Baru, Ini Program Kerjanya

20 Oktober 2023

Irjen Imam Widodo jadi Komandan Brimob Baru, Ini Program Kerjanya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Irjen Imam Widodo sebagai Komandan Brimob menggantikan Komjen Anang Revandoko

Baca Selengkapnya

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

21 Agustus 2023

Bos OJK Pastikan Bursa Karbon Terbit Akhir September

Pemerintah tengah merancang peraturan OJK atau POJK tentang bursa karbon.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

18 Agustus 2023

Pemerintah Beri Remisi Koruptor, TII: Tidak Ada Komitmen Untuk Perangi Korupsi

TII menilai remisi koruptor merupakan bukti lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

14 Juli 2023

Ramai Mahasiswa Indonesia Pindah Kewarganegaraan Singapura, Sosiolog Unair: Itu Hak Asasi

Sosiolog Unair Tuti Budirahayu menilai pindah kewarganegaraan itu hal ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi.

Baca Selengkapnya