DPR Minta Napi Teroris Dipisah Pasca Kerusuhan Mako Brimob

Kamis, 10 Mei 2018 07:04 WIB

Kendaraan lapis baja terparkir di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 9 Mei 2018. Lima anggota Brimob yang tewas dalam kerusuhan tersebut mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA). TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan menilai narapidana kasus terorisme harus ditempatkan di lembaga pemasyaratan khusus. Menurut dia, pemisahan narapidana terorisme agar kerusuhan di Markas Komando atau Mako Brimob tidak terulang kembali.

"Seharusnya napi itu tidak ditempatkan di Rutan Mako Brimob, dan harus segera dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, napi tindak pidana terorisme ditempatkan di lapas khusus, tidak dicampur dengan napi kasus lain," kata Taufik di Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.

Baca: DPR Minta Pengelolaan Rutan Mako Brimob Dievaluasi

Hal itu dikatakannya menanggapi kerusuhan Mako Brimob pada Selasa malam, 8 Mei 2018. Kerusuhan itu mengakibatkan lima orang personel kepolisian dan seorang narapidana meninggal. Dia menilai pemisahan napi itu bisa menjadi pilihan untuk meminimalisir gesekan, baik sesama napi maupun petugas.

Ia pun meminta adanya evaluasi pengamanan di dalam Mako Brimob. "Tentu kami sangat menyesalkan kejadian ini, apalagi sampai jatuhnya korban. Ini menjadi evaluasi bagaimana petugas menghadapi kerusuhan," kata Taufik.

Advertising
Advertising

Dia meyakini apabila tidak ada gesekan di dalam tahanan dan kesiapan aparat menghadapi kerusuhan, maka kerusuhan tidak akan terjadi. "Tidak akan ada ada korban, apalagi korban dalam kerusuhan tersebut lebih banyak dari sisi aparat," ujar Taufik.

Baca: Polisi Klaim Sudah Kendalikan Kerusuhan di Mako Brimob

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kepolisian mengusut tuntas kerusuhan di Mako Brimob. DPR, kata dia, meminta kepolisian juga mengungkapkan penyebab dan kronologi terjadinya kerusuhan secara detail.

"DPR juga meminta Kepolisian memperketat pengamanan dan pengawasan di Mako Brimob dan sekitarnya, serta mengamankan sejumlah senjata api yang berhasil direbut oleh tahanan," kata Bambang, yang juga politikus Partai Golkar itu.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya