Suap Bupati Mojokerto, KPK Geledah Dua Perusahaan Telekomunikasi

Sabtu, 5 Mei 2018 09:04 WIB

KPK juga menyita sejumlah dokumen dari berbagai dinas di Mojokerto.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua perusahaan telekomunikasi dalam penyelidikan kasus dugaan suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa. Penggeledahan dua perusahaan itu dilakukan pada 3-4 Mei 2018 di kantor PT Profesional Telekomunikasi Indonesia di Menara BCA dan PT Tower Bersama Infrastructure di The Convergence Indonesia.

"Penyidik mencari barang bukti baru dalam kasus dugaan suap Bupati Mojokerto," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 4 Mei 2018.

Baca juga: Bupati Mojokerto Mustofa Menjadi Tersangka Suap Pembangunan BTS

Dalam penggeledahan itu, kata Febri, penyidik menyita sejumlah dokumen dan surat elektronik. Dokumen tersebut disinyalir berhubungan dengan izin pembangunan 22 menara telekomunikasi di Mojokerto pada 2015.

Febri mengatakan Mustofa diduga menerima suap untuk proyek pembangunan 22 menara tower di Kabupaten Mojokerto pada 2015. "Penyidik juga sedang mendalami proses izin membuka pembangunan dan izin prinsip pemanfaatan ruang pada pembangunan 22 menara tersebut," ujarnya.

Advertising
Advertising

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Kabupaten Mojokerto. Mereka adalah Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Zainal Abidin.

Baca juga: KPK Sita 16 Unit Mobil dari Anak Buah Bupati Mojokerto

Adapun dari kalangan swasta, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya.

Dalam kasus dugaan suap, Mustofa disangka telah menerima uang Rp 2,7 miliar dari kedua perusahaan tersebut. KPK menyangka uang itu diberikan untuk memuluskan proyek pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015.

KPK menyangka Mustofa bersama Zainal menerima gratifikasi Rp 3,7 miliar terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

10 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

10 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

12 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

13 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

14 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

16 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

20 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

21 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya