TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyindir Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yang meminta jatah kursi menteri kepada Prabowo Subianto, yang didukung sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2019. Meski menyindir, ia tak mempermasalahkan dukungan konfederasi terhadap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Itu (mendukung Prabowo) haknya mereka, boleh-boleh saja. Tapi jangan mereka minta jatah jadi tiga menteri tidak dikasih terus mendukung orang lain," kata Oesman setelah menghadiri pelantikan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Baca: KSPI Ajukan Menteri Tenaga Kerja Jika Prabowo Terpilih Presiden

Oesman, yang partainya bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, enggan berkomentar banyak terkait dengan kekuatan suara buruh untuk Prabowo. Menurut dia, masyarakat bisa menentukan presiden secara bebas pada 2019 nanti. "Ya, buruh bagian dari rakyat. Tapi bukan buruh mengklaim dirinya adalah rakyat keseluruhan," ucap.

Dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2018 kemarin, KSPI mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dalam acara itu, Prabowo meneken kontrak politik antara dirinya dan KSPI. Kontrak politik itu memuat 10 tuntutan buruh jika Prabowo terpilih menjadi presiden periode 2019-2024.

Baca: KSPI Ajukan 10 Tuntutan saat Dukung Prabowo Jadi Capres

Presiden KSPI Said Iqbal membantah jika tuntutan kelompok buruhnya disebut sebagai jatah atas dukungan terhadap Prabowo. "Itu bukan jatah. Wajar di seluruh dunia kalau kita lakukan kontrak politik, lalu ada orang dari buruh yang bisa mengawal kontrak politik itu," tuturnya selepas kelompoknya mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo, kemarin.

Iqbal berdalih usul itu untuk menjamin kepentingan buruh. Menurut dia, buruh punya kepentingan untuk menjamin sepuluh tuntutan rakyat yang diajukan KSPI bisa dipenuhi Prabowo bila menjadi presiden. KSPI mengincar kursi Menteri Ketenagakerjaan jika Prabowo menang.

CAESAR AKBAR