INFO JABAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan di pengujung masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, masyarakat Jawa Barat akan memperoleh kado terindah. Kado tersebut adalah akan diresmikannya Bandar Udara (Bandara) Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka. Tidak hanya itu, kado lainnya adalah Aher, sapaan akrab gubernur, akan menerima penghargaan tertinggi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yakni Parasamya Purnakarya Nugraha.

"Untuk BIJB, insyaallah ini merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta,” kata Ineu dalam rapat kerja, di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 23 April 2018.

Dia berharap dengan dioperasikannya bandara tersebut dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Ineu menambahkan, Gubernur asal Kabupaten Sukabumi ini juga akan menerima penghargaan tertinggi dari Presiden Jokowi yakni Parasamya Purnakarya Nugraha pada 25 April 2018 di Jakarta. Penghargaan itu diberikan karena kinerja gubernur dua periode ini dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat.

“Undangannya sudah kami terima. DPRD juga diminta untuk menyaksikan. Insyaallah kami hadir,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan LKPJ TA 2017 ada beberapa hal yang menjadi penekanan Pansus I DPRD Jawa Barat. Ketua Pansus I Gatot Cahyono sangat mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semua indikator ekonomi berjalan baik dan capaian investasi cukup tinggi.

“Namun masih ada persoalan kemiskinan yang secara angka masih cukup besar,” ucap Gatot.

Meskipun masukan investasi PMA dan PMDN cukup besar hingga mencapai Rp 400 triliun, menurut Gatot, Pansus I menilai ketimpangan tenaga kerja masih cukup besar di daerah atau hampir 8 persen. Pansus I juga mempertanyakan penataan aset PON XIX Jawa Barat 2016.

Menanggapi hal itu, Aher menjelaskan pada 2008 angka kemiskinan Jawa Barat ada di angka 15 persen lebih. Namun capaian angka kemiskinan 7,8 persen ini diapresiasi pemerintah pusat, karena jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain.

“Mudah-mudahan ke depan dengan e-KTP bisa lebih baik. Karena e-KTP menghadirkan data kependudukan by name by address. Tidak akan ada double data,” tutur Aher.

Terkait dengan investasi, kata Aher, Penaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk ke Jawa Barat melalui proyek-proyek padat modal. “Besar modalnya, tenaga kerjanya kecil. Seperti pabrik ban punya Korea di Karawang, pabriknya 60 hektare tapi tenaga kerjanya hanya 3.000 orang,” katanya.

Penerapan teknologi oleh perusahaan-perusahaan tersebut, menurut Aher, menyebabkan jumlah tenaga yang terserap tidak terlalu besar. Semakin tinggi teknologi yang digunakan perusahaan akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja.

“Sektor hulu, kecil penyerapan tenaga kerjanya. Kita harus berpikir bagaimana membangun sebuah regulasi pembentukan sumber daya manusia lewat pendidikan, model apa yang kita harus lakukan ke depan. Ini cukup berat,” ujar Aher.

Mengenai fasilitas PON, hingga saat ini venue-venue PON XIX Jawa Barat didayagunakan dengan baik. “Fasilitas PON ini yang terpenting didayagunakan dengan baik, tidak nganggur, tidak mangkrak seperti provinsi penyelenggara PON yang lain,” tutur Aher. (*)